LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Hendrawan Supratikno meminta pemerintah membenahi sistem bea dan cukai. Sebab, sistem pengelolaan bea dan cukai yang baik bisa menambah pendapatan negara.
“Ada studi yang menyatakan bahwa kalau sistem cukai ini diperbaiki, penerimaan negara bisa naik dua kali lipat, atau paling tidak 30 persen, tidak hanya semata-mata kalau menang menaikkan tarif cukai baru penerimaan naik,” kata Hendrawan, usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI, di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Senin (30/1/2023).
Dikatakannya, perubahan sistem pendapatan cukai digital harus melalui rapat dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Bea Cukai. “Kami menyampaikan, apakah sudah pernah dilakukan studi mengenai misalnya penggunaan cukai digital, kemudian penentuan tarif kategori cukai. Nah, ini tentu merupakan kebijakan, karenanya merupakan kebijakan. Itu sebabnya tidak bisa dijawab oleh Kanwil (Kantor Wilayah),” ujarnya.
Ditegaskannya, diversifikasi sumber-sumber penerimaan negara itu penting sekali. Cukai tembakau, cukai alkohol, terus kemudian bea masuk, bea keluar ekspor-impor.
Menurut Hendrawan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau memiiki potensi besar terhadap pemasukan cukai karena ada pelabuhan. Namun, di sisi lain, potensi kecurangan seperti penyelundupan barang-barang impor pun kerap terjadi.
“Jadi, Provinsi Sumatera Utara dan Riau itu banyak sekali pelabuhan kecil. Itu sebabnya, mereka mengakui bahwa banyak sekali penyelundupan dan mereka tidak memiliki instrumen yang cukup sebenarnya,” ujar Hendrawan.
Kendati demikian, kata Hendrawan, Bea Cukai Sumatera Utara pun tak segan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran tersebut. “Itu sebabnya, hasil penindakan mereka luar biasa, kalau ada penyelundupan, mereka melakukan penindakan dan hasilnya cukup besar, tetapi sekali lagi, tidak bisa seperti itu, harus dibangun sistem yang baik, memungkinkan, agar penyelundupan itu bisa diatasi,” ujarnya.
Terakhir, politikus PDIP itu berharap agar frekuensi penindakan dan operasi penindakan ditingkatkan. Sebab lokasi Sumatera Utara secara geografis sangat strategis karena berhadapan langsung dengan batas laut internasional, sehingga potensi penyelundupan dari luar negeri tergolong tinggi.
Komentar