LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat mengantisipasi gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III, Tahun 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Dikatakannya, pada tahun 2023 ini berbagai proyeksi perekonomian global masih berada dalam tantangan, gejolak, dan ketidakpastian. Bahkan IMF memperkirakan dua pertiga ekonomi dunia akan berada di jurang resesi di tahun ini.
Perekonomian Indonesia, kata Rachmat, tentu saja akan terpengaruh. Kinerja positif perekonomian nasional selama tahun 2022 diharapkan dapat menjadi landasan yang memadai gerak perekonomian nasional pada tahun 2023.
“Oleh karenanya, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat mengantisipasi terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional,” ujar Rachmat.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, di tengah perekonomian global yang tidak kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi harus dilakukan secara efektif.
Politikus Partai NasDem itu juga meminta Pemerintah agar tertib dalam menjalankan APBN 2023, sesuai dengan Kebijakan fiskal, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Belanja Pemerintah Pusat, yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI, yang telah menjadi kesepakatan bersama.
“DPR RI melalui fungsi anggaran, akan memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada rakyat, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor,” pungkasnya.
Komentar