LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo mengingatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR segera mengevaluasi sistem pengelolaan air dan sarana pengendali banjir seperti bendungan, jaringan irigasi dan sedimentasi.
Hal itu disampaikan Sudewo saat RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen SDA dan Dirjen Perumahan, terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan program kerja 2023, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
“Apa yang sudah dibangun Ditjen SDA sudah cukup banyak dalam sistem pengelolaan air dan sarana pengendali banjir, berupa bendungan, irigasi dan lain sebagainya. Namun ketika musim hujan menimbulkan bencana banjir dan ketika musim kemarau menimbulkan bencana kekeringan bahkan kelangkaan air. Maka, menurut pengamatan saya, perlu tambahan operasional dan pemeliharaan,” usul Sudewo.
Contoh lainnya, ungkap Sudewo, sebagaimana kondisi yang terjadi di sekitar Grobogan, Blora, Rembang dan Pati, banyak bencana banjir disebabkan sedimentasi di sungai-sungai kecil atau anak-anak sungai.
“Sedimentasi yang sangat parah, bertahun-tahun tidak terlihat menjadi prioritas pembangunan Pemda. Padahal, PUPR bisa memberikan bantuan teknis kepada Pemda. Kalau model itu memang bisa dilaksanakan, saya berharap tidak hanya sungai-sungai besar saja yang ditangani,” tegas Sudewo.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu mengusulkan kepada Ditjen Perumahan Kementerian PUPR perlu mengadakan suatu konsep untuk memprioritaskan rumah susun di kampus-kampus.
Tujuannya, kata Sudewo, supaya ada harmonisasi atau kolaborasi di mana kampus pasti terdapat program beasiswa terhadap mahasiswa yang pintar namun tergolong tidak mampu.
“Sehingga, perlu ada rumah susun untuk mahasiswa yang pintar namun tergolong tidak mampu. Maka perlu ada satu cek terhadap kampus-kampus, apakah sudah memadai atau tidak jumlah rumah susunnya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa atau tidak. Ini masukan kepada Dirjen Perumahan,” pintanya.
Komentar