LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo minta slang data produksi beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera diselesaikan.
Alasannya, silang data yang terjadi di Kementan dan Kemendag sudah ada sejak tahun 2009, hingga kini belum terselesaikan, akibatnya terus menimbulkan polemik di saat pemerintah ambil keputusan untuk impor beras.
“Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data, Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani, karena harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing,” kata Firman, Selasa (3/1/2022).
Akibat data produksi beras yang tidak sinkron, Firman mempertegas agar Kementan dan Kemendag tidak main-main mengelola data. Dampak silang data ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi perdebatan publik akan tetapi juga berpotensi melahirkan krisis pangan di Indonesia.
“Akibat data tidak sinkron, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” sarannya.
Dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) perlu menggunakan otoritasnya untuk menetapkan data untuk meminimalisir area abu-abu saat pemerintah mengambil keputusan untuk sektor pertanian Indonesia.
Politikus Partai Golkar ini tidak ingin keputusan impor ini terulang kembali karena kesenjangan data antara Kementan dan Kemendag.
“Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS yang berhak untuk menetapkan data. Karena BPS merupakan lembaga negara punya tanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan sejumlah stakeholder pangan pada Rabu lalu (7/12/2022), Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BPS, dan Direktur Utama Perum BULOG agar berkoordinasi untuk menyelaraskan dan validasi data terkait kebutuhan, konsumsi, dan ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok lainnya dengan fakta di lapangan.
Bahkan untuk mencegah krisis pangan, Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog menyerap secara maksimal setiap panen yang diproduksi oleh petani Indonesia. Selain itu, Kementan perlu meninjau proyeksi area pertanaman padi. Sejumlah tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk mengantisipasi panen raya pada Maret 2023.
Komentar