oleh

Perintah UUD 45, Kemendikbudristek Diminta Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Komisi X DPR RI sepakat mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dukungan berupa program prioritas nasional sekaligus pembiayaannya harus sejalan dengan penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia.

Demikian dikatakan Dede Yusuf dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dikbudristek, Nadiem Makarim, membahas ‘Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2023’, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

“Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek berkomitmen (untuk) implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” kata Dede.

Selain itu, Dede juga minta Kemendikbudristek mengawal pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK NonFisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp128 triliun.

“Pengawasan, juga perlu dilakukan terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) dan program prioritas lainnya yang berada dalam payung kebijakan Merdeka Belajar,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat itu turut menmyoroti simulasi penambahan dana yang akan dialokasikan untuk PIP, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan percepatan program prioritas lainnya. Hal tersebut menjadi penting karena Kemendikbudristek mengusulkan adanya pembiayaan pendidikan yang dialihkan lewat dana LPDP sebagai akibat dari kebijakan automatic adjustment dari Kementerian Keuangan.

Menyikapi hal tersebut, Nadiem Makarim meminta dukungan dari Komisi X DPR RI agar setiap kebijakan tahun 2023 yang dijalankan oleh Kemendikbudristek bisa terlaksana sesuai harapan.

“Jadi tantangan tahun 2023) sangat besar, di mana kebutuhan untuk membesarkan berbagai program kita semakin banyak dengan tantangan anggaran yang mempersulit keadaan. Jadi, mohon dukungan Komisi X untuk benar-benar bisa membantu aspek masalah dari sisi anggaran,” pungkasnya.

Komentar