LIPUTAN.CO.ID, Palu – Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa mengatakan, bentrokan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI tidak mungkin terjadi tiba-tiba tanpa ada sebab akibatnya.
Demikian dikatakan Supriansa dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Sulawesi Tengah, perwakilan gubernur, management PT GNI dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI), di Ruang Pertemuan Polda Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Kamis (19/1/2023).
“Kita flashback sedikit ke belakang. Kenapa ada bentrokan? Karena diawali oleh unjuk rasa. Yang unjuk rasa itu siapa? Lalu kenapa dia berdemonstrasi? Apa yang menjadi tuntutan mereka? Nah, kesemuanya itu harus dipecahkan dulu sehingga kita bisa melihat bahwa terjadinya demonstrasi ini yang berakibat ada meninggal dunia karena ada permintaan misalnya tenaga kerja yang ada di sana untuk minta alat pelindung diri (APD) yang lebih bagus supaya bisa menjamin keselamatan kerja,” kata Supriansa.
Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu mempertanyakan, sebelumnya PT GNI pernah menyepakati tuntutan para pekerja agar disiapkan APD K3, tetapi faktanya belum juga terealisasi, sehingga disusul kembali demo para pekerja yang mempertanyakan perbedaan gaji antara TKA dengan tenaga kerja lokal Indonesia.
“Itu yang mengusik pikiran saya, kenapa dalam perusahaan yang sama, pekerjaan yang sama, tetapi tenaga kerja asing diperlakukan beda dengan pekerja lokal. Nah, apakah ini benar, ini juga harus dijawab oleh manajemen PT GNI,” tegas Supriansa.
Masalah APD K3 dan perbedaan gaji belum selesai, lanjutnya, muncul lagi masalah baru berupa dugaan pemotongan gaji. “Manajemen PT GNI harus menelusuri dan meluruskannya jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuka isu-isu sensitif seperti ini,” sarannya.
Sebelum terjadi bentrok, politikus Partai Golkar ini juga menyayangkan peristiwa kecelakaan kerja di lingkungan PT GNI yang menewaskan operator crane dan anak magang yang terpanggang dalam ruang kendali crane. Peristiwa itu juga menjadi salah satu pemicu para pekerja untuk demonstrasi.
“Ini tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan maka ini akan berimbas ke tempat-tempat lain dan mempengaruhi perusahaan lain. Pemerintah harus hadir dan tegas supaya hal serupa tak terulang karena berpotensi merugikan banyak pihak, proses produksi terganggu,” imbuhnya.
Komentar