JAKARTA – Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro. Mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus terhadap pembangunan hilirisasi industri dalam negeri.
“Kita dukung program hilirisasi industri untuk nikel, bauksit atau semua jenis industri pengolahan kita kita dukung termasuk hulunisasi juga. Jadi ada dua itu kalau industri satu hulunisasinya untuk pengadaan bahan bakunya yang masih kita impor cukup banyak sama yang satunya lagi hilirisasinya agar tidak hanya diekspor dalam bahan mentah,” ujar Mudrajad, Senin (16/1/2023).
Menurutnya, pemerintah harus sudah menyiapkan segala kebutuhan fasilitas penunjang seperti Pelabuhan, Bandara serta kawasan industrinya serta fasilitas penunjang lain seperti kesediaan air bersih, listrik dan sambungan jaringan telekomunikasi.
“Yang kedua jangan lupa kalau kita mau menarik industri itu harus menyiapkan fasilitasnya kawasan industri lalu kedekatan dengan seaport, airport itu penting. Jadi itu tidak cukup hanya mengumumkan kita siap, untuk membangun, lalu berikan insentif fiskal itu yang maha penting,” bebernya.
“Kenapa itu penting karena kalau kita bicara Cina misalnya fasilitas seaport, kawasan industri kawasan ekonomi khusus sudah disiapkan dengan kesiapan infrastruktur listrik, air, telepon,” imbuhnya.
Lanjut Mudrajad, kebijakan yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi tersebut harus segara ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya untuk di respon, baik para menteri, pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan.
“Jadi ini tataran teknis maupun empiris yang harus ingatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah jadi tidak cukup presiden mengumumkan itu, menteri-menterinya terkait nih sama Pemda bergerak bersama menyiapkan fasilitas menyiapkan kawasannya lalu kedekatan dengan terutama dengan seaport,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Mudrajad yang juga Rektor Universitas Trilogi menyampaikan membangun industri yang terintegrasi membutuhkan waktu yang tidak singkat oleh karenanya, pemerintah harus sudah memiliki road map yang jelas untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
“Kawasan industri itu kan butuh waktu at least 3 tahun untuk pembebasan lahan setelah itu juga menyiapkan infrastrukturnya air listrik telepon. Jadi itu bagi saya sudah ada roadmap-nya belum sih, kesiapan antara pusat dalam hal ini kementerian dengan BUMN dengan juga Pemda yang di daerah mana pun kan Pemda itu lalu pengelola kawasan,” bebernya.
“Artinya antara Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan itu harus duduk bersama menyiapkan integrated policynya menindaklanjuti arahan presiden tadi. Jadi kita tidak hanya cukup punya visi hilirsasi industri oke,sudah siapkah kita infrastrukturnya lalu insentif perpajakan fiskal lalu perizinan,” ungkapnya.
Mudrajad juga meminta pemerintah harus menunjukkan di mana saja lokasi industri terintegraasi itu tersebut akan dibangun.
“Kementerian teknis yang terkait maupun Pemda sudah siapkah dengan itu kalau sudah siap di mana lokasinya pertanyaannya mana yang siap, ya menteri investasi itu harus bicara menteri perindustrian harus bicara dong,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong terbangunnya ekosistem industri yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki untuk masa depan Indonesia yang cerah.
“Pekerjaan besar yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya bauksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi,” terang Jokowi.
Presiden Jokowi menuturkan bahwa upaya hilirisasi industri yang telah dilakukan saat ini menunjukkan hasil yang baik dengan adanya lompatan nilai ekspor nikel semenjak diberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020.
“Nikel yang sudah kita stok 3 tahun yang lalu, dulu waktu masih mentah kita ekspor nilainya per tahun hanya Rp17 triliun. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp360 triliun,” jelas Presiden.
Oleh karenanya, Presiden juga menuturkan bahwa hilirisasi dan industrialisasi bauksit yang akan dimulai pada bulan Juni 2023 juga dapat menghasilkan lompatan nilai ekspor yang signifikan.
“Nggak tahu lompatannya, perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 (triliun rupiah) menjadi kurang lebih 60-70 triliun (rupiah),” tuturnya.
Meskipun upaya integrasi tersebut tidaklah mudah dikarenakan lokasi tambang yang berbeda-beda dari setiap sumber daya yang ada, namun Presiden yakin jika hal tersebut dapat terwujud maka akan menciptakan sebuah ekosistem yang berdampak baik bagi Indonesia, salah satunya adalah industri kendaraan listrik.
“Semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem bagi kendaraan listrik yang ke depan memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini. Tetapi, tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu,” pungkas Presiden Jokowi. (***)
Komentar