LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan, hingga Februari 2023, harga beras di berbagai daerah di Indonesia terus mengalami kenaikan.
Untuk itu, Fahira meminta pemerintah harus menemukan solusinya agar harga beras tidak terus naik, mengingat saat ini tingkat pendapatan masyarakat yang tetap, namun jumlah pengeluaran untuk konsumsi menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.
Agar kenaikan harga beras tidak jadi pemicu inflasi, Fahira minta kepala daerah menggendang Badan Urusan Logistik atau Bulog di wilayahnya masing-masing untuk menggelar operasi pasar.
“Harga beras harus segera kembali stabil, jika terus naik bisa memicu inflasi. Oleh karena itu, kepala daerah sebaiknya menggandeng Bulog untuk rutin menggelar operasi pasar di berbagai titik atau lokasi hingga harganya stabil. Artinya, Pemerintah harus juga memastikan ketersediaan pasokan beras ke berbagai daerah, sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan,” kata Fahira, Senin (20/2/2023).
Sebagai komoditas pangan yang dikonsumsi tiap hari, lanjutnya, kenaikan harga beras berdampak luas ke berbagai sektor. Sebab beras merupakan salah satu instrumen penting bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan sebagai instrumen penting pengendali inflasi.
Fahira menegaskan, selain berdampak terhadap stabilitas keuangan keluarga, kenaikan harga beras juga berpengaruh besar terhadap pedagang atau pelaku UMKM yang menjadikan beras sebagai bahan baku utama produknya.
Kenaikan harga beras kata Fahira, bukan hanya berdampak terhadap daya beli rumah tangga, tetapi juga memukul usaha para pedagang atau pelaku UMKM terutama kuliner. Karena beras kebutuhan pokok utama maka harganya harus stabil, terlebih menjelang Ramadan seperti sekarang ini.
“Jika harga beras mengalami kenaikan maka, kesejahteraan masyarakat pasti terganggu. Oleh karena itu, selain melalui operasi pasar, pemerintah juga harus mengoptimalkan cadangan beras Bulog,” sarannya.
Komentar