Jelang Ramadan, DPD RI Minta Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan

LIPUTAN.CO.ID, JakartaWakil Ketua DPD RI, DR Mahyudin mengatakan mendekati bulan Ramadan, harga bahan pokok akan melonjak naik secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta tersebut menurut Mahyudin, akan memberatkan beban masyarakat.

Hal itu dikatakan Mahyudin dalam Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI, Masa Sidang III tahun 2022-2023, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

“Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadan, perlu dipantau dan dikendalikan. Kejadian yang terus berulang menunjukan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” kata Mahyudin.

Karena itu lanjutnya, Pimpinan DPD RI, meminta Komite II DPD RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan instansi terkait, dan juga meminta seluruh Anggota DPD RI berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan harga bahan pokok.

“Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat tewujud khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini,” ujar Mahyudin.

Selain itu DPD RI mengecam dan mengutuk keras tindakan pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia. Tindakan keji ini kata Mahyudin, jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu DPD RI mendorong otoritas Swedia mengambil tindakan tegas atas aksi nyata Islamofobia ini.

“Aksi rasis dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan,” tegas Senator asal Kalimantan Timur itu.

Dalam laporan alat kelengkapan, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Darmansyah Hussein mengatakan pihaknya telah menyusun pandangan DPD RI terhadap delapan RUU Provinsi.

Pada masa sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Komite I DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Komite I dalam sidang hari ini meminta pengesahan atas pandangan terhadap RUU sebagaimana dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin menjelaskan, pada masa sidang ini pihaknya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Rekomendasi Pengawasan ini adalah DPD RI mendesak optimasi dan harmonisasi penyelenggaraan perkebunan secara menyeluruh dan integral dalam semua komponen baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, hingga pada aspek pemasaran.

“Kami mohon kepada Sidang Dewan yang terhormat ini dapat mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim M Yatim menyampaikan Komite III DPD RI telah menyelesaikan dua hasil pengawasan atas pelaksanaan UU.

Pertama hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

“Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan produk Komite III dimaksud. Maka pada sidang ini kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk dapat memutuskan dan mengesahkan dua produk kami,” ujarnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Elviana mengatakan, pada masa sidang ini pihaknya telah melaksanakan tugas konstitusional. Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut yaitu penyusunan dan pengesahan naskah akademik dan RUU perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

“Rangkaian kegiatan selanjutnya terkait dengan penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan draf RUU perubahan UU Penjaminan ini akan dilakukan pada masa sidang mendatang,” pungkasnya.

Komentar