Komisi XI DPR Panggil Menkeu 27 Maret Nanti

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyatakan terungkapnya sejumlah pegawai yang memiliki kekayaan tak wajar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

Alasannya, setiap tahun, anggaran yang digelontorkan cukup besar kepada instansi keuangan tersebut.

Salah satu yang sangat menyita perhatian publik adalah kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Karena itu, kata Kamrussamad, Komisi XI DPR akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 27 Maret 2023 nanti membahas reformasi birokrasi dan perpajakan.

“Kita menyesalkan apa yang telah terjadi di DJP (dengan) adanya temuan. Harapan publik yang begitu besar ternyata telah diabaikan. Kita menganggap reformasi perpajakan yang didengungkan telah berhasil, (tapi kini) belum mampu menjaga kepercayaan wajib pajak dan ini sangat penting untuk dikembalikan,” kata Kamrussamad, Dialektika Demokrasi bertajuk “Membedah Laporan LHKPN di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat,” di Media Center DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Terkait dengan kasus tersebut, politikus Partai Gerindra itu meminta Menkeu mengambil langkah cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, pilar utama untuk pembangunan nasional berkelanjutan adalah penerimaan negara yang salah satu sumbernya dari pajak.

“Kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap institusi perpajakan kita, ini pekerjaan baru yang harus dikembalikan,” tegasnya.

Selain itu, Ia juga meminta Menkeu untuk mengevaluasi para pejabat di Eselon I dan Eselon II secara keseluruhan.

“Bukan hanya pegawai tertentu yang kasusnya mencuat, tapi langsung mengevaluasi secara keseluruhan. Kalau tidak, wajib pajak nanti akan semakin turun kepercayaan terhadap institusi perpajakan kita,” pungkasnya.

Komentar