PAN Minta Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN Dimaknai Positif

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menyatakan larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN perlu dimaknai secara positif.

Sebab, alasan yang disampaikan di dalam surat Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 itu adalah bahwa saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Artinya, menurut Saleh, masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus Covid-19 di tempat-tempat ramai seperti itu.

“Secara global, status penanganan Covid-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut. Termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut,” kata Saleh, Kamis, (23/3/2023).

“Lagian, kita juga masih mendengar adanya kasus-kasus baru. Pasien terpapar masih banyak yang dirawat. Ini menandakan, Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada,” lanjutnya.

Dalam konteks ini, larangan Bukber bagi pejabat dan ASN, ujar Anggota Komisi IX DPR itu, bukan berarti mengurangi amalan dan aktivitas ibadah.

Dikatakannya, banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Antara lain, melaksanakan pemberian santunan bagi masyarakat kurang mampu, melakukan tadarus, pengajian, dan aktivitas lain yang tidak dalam bentuk keramaian dan kerumunan.

“Anggaran buat Bukbernya dialihfungsikan saja. Bisa dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kegiatan seperti ini nilainya pasti tidak kalah dengan bukber,” usulnya.

“Yang jelas, larangan Bukber ini jangan disalahartikan. Bukan melarang kegiatan keagamaan. Toh, kegiatan tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan kegiatan Ramadan lainnya masih diperbolehkan,” ujarnya.

Komentar