Ungkap Transaksi Mencurigakan, Salamudin Daeng: Kementerian Keuangan Harus Dibekukan

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pengamat hukum ekonomi, Salamudin Daeng mengatakan untuk membuka transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, bekukan sementara kantor itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Salamudin dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Membedah Laporan LHKPN di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat”, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kami (16/3/2023).

“Jadi kalau mau dibuka ya, kalau dalam hemat saya, itu Kementerian Keuangan harus dibekukan. Kalau sudah semasif itu, itu harus dibekukan. Sementara dibekukan di investigasi diambil alih Presiden, semua transaksi di sentralkan ke atas. Kalau enggak, enggak bakal selesai,” kata Salamudin.

Bicara Rp300 triliun ujarnya, tidak mungkin bisa dilawan. Apalagi bicara Rp8000 triliun kalau basisnya tax amnesty. Ini perlu didalami oleh DPR RI.

“DPR bilang saja saya tahu apa yang kalian tahu. Kalau uang hasil kejahatan maka DPR bilang itu Rp8000 triliun nilainya, bukan Rp300. Omongan Presiden Jokowi Rp11.000 triliun itu benar, bahwa ada uang kita yang disimpan di luar negeri mau cari pintu masuk ke Indonesia. Sekarang diduga itu ada di Kementerian Keuangan Rp300 triliun, enggak bisa juga kan masuk, berarti ini uang apa?” tanya Salamudin.

“Nah ini mungkin PPATK saya yakin semua informasi di sana. Tinggal diurut-urut ke belakang ini uang apa, ya PPATK juga tahu, belum lagi kita bicara belakangan ini uang hasil eksploitasi sumber daya alam,” ujarnya.

Sekarang ini lanjut Salamudin, harga batubara sudah sangat tinggi. Masalahnya, berapa seharusnya penerimaan negara, sebab dalam kenyataannya cadangan devisa turun.

“Negara ini, di tengah kenaikan harga komoditas ekspor, cadangan devisa turun, itu sudah tidak masuk akal tindakan-tindakan oknum pejabat di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Komentar