LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghentikan proses kasus TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Lampung.
“Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota bapak, baik itu di Polda, Polres, maupun Polsek, tidak ada yang mengancam Bima dan keluarga,” kata Sahroni, dalam rilisnya, Minggu (16/4/2023).
Politikus Partai NasDem ini menilai kritik yang disampaikan Bima masih berada di dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, tidak perlu ada intervensi hukum yang berlebih. “Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri,” tegasnya.
Selain itu, Sahroni juga berharap Pemerintah Provinsi Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama oleh anak muda. Selama kritiknya masih berlandaskan fakta yang ada, menurutnya, sebaiknya direspon dengan bijak. Sebab, Sahroni melihat keresahan Bima ternyata turut menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung.
“Seluruh pemerintah daerah, khususnya Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab, walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan,” ungkap Sahroni.
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi.
Sahroni juga mengaku kecewa dengan informasi yang beredar bahwa sebelumnya, keluarga Bima sempat ditegur oleh Gubernur Lampung. Sahroni merasa sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak.
“Karena sebelumnya saya dengar Ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya Gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan,” pungkas Sahroni.
Komentar