LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengumumkan cuti bersama Lebaran mulai tanggal 19 April hingga 25 April dan hari selanjutnya sudah masuk kerja.
Tetapi kemudian Presiden Jokowi menganjurkan agar pemudik menunda kepulangannya ke kota hingga 30 April, untuk mengatasi tingginya arus balik pasca libur
lebaran.
Adanya ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat peraturan, kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuat masyarakat bingung dalam mengambil keputusan.
“Padahal penanganan arus mudik dan balik ini sudah setiap tahun, namun pemerintah seperti gagap dalam membuat peraturan dan antipasi problematika yang muncul secara tiba-tiba,” ujar LaNyalla, Selasa (25/4/2023).
Dalam pandangannya, justru Presiden seperti bekerja sendiri menangani berbagai macam hal. Sementara para pembantunya tidak nampak perannya, sehingga semua hal terpusat pada Presiden.
Menurut LaNyalla, sistem kerja seperti itu memberi dampak yang kurang baik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Para menteri di penghujung tahun politik semestinya menunjukkan kinerja terbaik agar pemerintahan berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri hingga pegawai swasta memundurkan jadwal kembali setelah mudik Lebaran 2023. Tujuannya untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.
Komentar