LIPUTAN.CO.ID, Jalarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu mempersoalkan keputusan pemerintah tahun 2023 yang memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak penuh.
“Kami tentu sangat mengapresiasi pengabdian ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan. Para ASN atau PNS tentu berhak mendapatkan bonus THR dan gaji ke-13 pada setiap tahunnya,” ujar Sultan Selasa (5/4/2023).
Meski demikian, kata Sultan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan, tidak etis jika PNS menyampaikan keberatan atas kebijakan pemerintah yang dilatari oleh kondisi fiskal pemerintah tersebut. PNS perlu menyikapinya secara bijaksana dan terus menunjukkan etos pengabdian yang nyata kepada bangsa dan negara.
“Karena masih banyak penyelenggara pemerintahan dan abdi negara seperti para pegawai honorer yang tidak mendapatkan keistimewaan THR dan gaji ke-13. Kami percaya kebijakan ini tidak akan menggerus semangat dan kinerja PNS dalam melayani masyarakat,” harap Sultan.
Lebih lanjut Sultan mengusulkan agar Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dalam bentuk lainnya kepada para PNS sebagai kompensasi dari kebijakan pemangkasan THR ini. Mungkin dalam bentuk tunjangan listrik, transportasi atau beras dan sembako.
Sebuah petisi online menolak tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak cair 100%. Petisi itu dibuat oleh akun @persada sm809 dan hingga Senin (3/4/2023) pukul 16.16 WIB telah ditandatangani oleh 8.432 akun.
Petisi itu dibuat oleh @persada sm809, yang tidak diketahui profil lengkapnya.
Lewat petisi berjudul ‘Revisi Aturan THR Tahun 2023 ASN’ itu, meminta Presiden Joko Widodo untuk merevisi aturan THR PNS 2023 yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023.
Komentar