LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendorong Pemerintah untuk menambah daya tampung Crude Palm Oil (CPO) guna mengantisipasi turunnya produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di musim kemarau panjang tahun ini.
“Saat ini kami menerima banyak keluhan dari para petani kelapa sawit terkait anjloknya harga TBS di tengah ancaman El Nino. Di saat yang sama Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemangkasan volume ekspor CPO,” ujar Sultan, Selasa (2/5.2023).
Menurutnya, meningkatkan porsi DMO CPO sangat penting dalam mengantisipasi penurunan produksi TBS pada musim kemarau panjang tahun ini. Karena ancaman kemarau ekstrem atau El Nino diperkirakan akan mengurangi produktivitas TBS sawit hingga 60 persen.
“Sehingga Pemerintah harus memastikan stok dan cadangan CPO untuk kebutuhan minyak goreng konsumsi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menekan peluang terjadinya gejolak harga minyak goreng secara tajam dalam beberapa bulan ke depan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung CPO yang saat ini hanya bisa menampung sekitar 5 juta ton CPO hingga mencapai kapasitas 10 juta ton.
“Di samping itu, pemerintah dan industri perlu juga melakukan diversifikasi produk turunan CPO sesuai kebutuhan industri dan masyarakat,” sarannya.
Mengutip publikasi Katadata.co.id, dibandingkan perdagangan awal tahun, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam hari ini turun 0,24% (year to date/ytd). Demikian pula dibandingkan periode yang sama, secara tahunan harga CPO telah turun 37,73% (year on year/yoy).
Sementara itu di dalam negeri, harga TBS Petani Swadaya (mandiri), di beberapa provinsi penghasil sawit seperti Sulawesi Selatan, Banten, Kaltara, Sulbar, Sultra, Papua dan beberapa provinsi lainnya, harga TBS sawit Petani Swadaya di PKS sudah anjlok diharga Rp1.650-Rp1.800/kg, bila dibandingkan awal April lalu yang masih bertengger di harga Rp2.200-2.350/kg.
Jika tidak disiasati secara efektif, lanjut Sultan, hal ini tentu sangat menggangu Nilai Tukar Petani kelapa sawit di daerah secara signifikan.
Diketahui, Kemendag kembali mengeluarkan kebijakan pemangkasan rasio volume ekspor minyak sawit mentah atau CPO menjadi 1:4 mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Sebelumnya, pemerintah sudah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023.
Komentar