Komisi II DPR RI Terima Audiensi DPRD Pasuruan

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus merasa prihatin mendapatkan informasi bahwa masih terjadinya konflik lahan antara TNI AL dengan masyarakat di 10 desa di dua Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Konflik tanah ini terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan diterima oleh dua orang anggota Komisi II DPR RI yaitu Aminurraohman dari Fraksi NasDem dan Guspardi Gaus dari Fraksi PAN, dalam audiensi di ruang VIP Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan, kata Guspardi, sengketa lahan di 10 Desa yang berada di dua Kecamatan di Kabupaten Pasuruan itu dipicu saling klaim kepemilikan lahan antara warga yang terletak di sembilan Desa di Kecamatan Lekok dan satu Desa di Kecamatan Nguling dengan pihak TNI Angkatan Laut, dengan luas lahan mencapai 3.676 hektare.

Akibat saling klaim ini, lanjutnya, sering melahirkan eskalasi ketegangan yang meningkat di wilayah yang disengketakan.

“Hal ini disebabkan ada larangan dari TNI AL yang ditujukan kepada masyarakat, untuk tidak membangun infrastruktur jalan, bangunan hingga aliran listrik dan air bersih,” ungkap Guspardi.

Selain itu, ujarnya, konflik itu juga dipicu karena TNI AL saat mengadakan latihan perang berdekatan dengan pemukiman warga. Sehingga kerap terjadi peluru nyasar dan ketenteraman masyarakat juga terganggu.

“Di lain sisi, TNI AL juga mempunyai dasar dan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan, yang di dalam Pasal 55 disebutkan bahwa wilayah Kecamatan Lekok sebagai kawasan strategis yang diperuntukkan bagi kepentingan pertanahan dan keamanan (Hankam),” jelas Politisi PAN ini.

Guspardi meyakini, permasalahan ini bisa dan harus diselesaikan secara musyawarah dengan segera dan seksama supaya tidak berlarut-larut.

“Oleh karena itu diharapkan agar semua stake holder, mulai dari masyarakat, Pemkab, Pemda dan DPRD serta tokoh masyarakat lainnya bisa duduk bersama melakukan urun rembuk untuk mencarikan solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan konflik tanah warga masyarakat di 10 Desa dengan TNI AL,” saran anggota Panja Mafia Tanah ini.

Bersamaan dengan itu, lanjut Guspardi, pihak TNI AL juga harus kooperatif dalam membahas persoalan ini.

“Karena bagaimana pun, di wilayah 10 Desa itu mempunyai struktur pemerintahan Desa yang dilindungi Undang-Undang dan masih menerima dana Desa dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti audiensi ini, Guspardi meminta agar DPRD Kabupaten Pasuruan melayangkan surat resmi kepada Komisi II DPR RI, agar dapat diagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI.

Tujuannya, untuk membahas lebih lanjut mengenai jalan terbaik menyelesaikan sengketa lahan antara warga masyarakat dengan TNI AL.

“Kemudian juga meminta kepada DPRD Kabupaten Pasuruan agar melengkapi data tentang kronologis dari awal konflik sampai perkembangan terakhir, serta data pendukung lainnya yang akan dijadikan acuan dalam membahas dan mencarikan solusi terbaik terhadap persoalan sengketa yang telah berlangsung sangat lama ini,” pungkasnya.

Komentar