Satgas Anti-Mafia Tanah Diminta Investigasi Dugaan Malpraktik Adm BPN Semarang

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Satgas Anti-Mafia Tanah untuk melakukan investigasi terhadap BPN Kota Semarang.

“Ada dugaan maladministrasi yang terjadi di BPN Kota Semarang, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi warga negara. Untuk itu Satgas Antiamafia tanah perlu menginvestigasi,” kata Guspardi, Minggu (21/5/2023).

Politikus PAN itu mengaku menerima laporan berkaitan dengan penerbitan sertifikat baru di atas sertifikat yang sudah ada. Sehingga permasalahan ini berujung pada perkara, sengketa, dan konflik pertanahan di wilayah BPN Kota Semarang.

“Kasus maladministrasi termasuk di dalamnya adalah penerbitan sertifikat ganda, sengketa, maupun konflik pertanahan, merupakan kasus yang marak terjadi akibat masih adanya praktik mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum dari ATR/BPN,” tegas Guspardi.

Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II itu berharap, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah dapat mengungkap kasus dugaan keterlibatan mafia tanah dalam kasus yang terjadi di BPN Semarang. Selain menangkap pelaku pemalsuan, aktor-aktor di belakang yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya unsur internal BPN dalam kasus itu harus juga diungkap.

“Jika telah dilakukan audit investigasi dan didapati masih adanya oknum BPN Semarang yang bermain atau terlibat, saya sangat yakin Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahyanto) akan bertindak sigap menindak tegas oknum internal tersebut,” tegasnya.

Guspardi menjelaskan, Komisi II dan Pemerintah, dalam hal ini BPN, memang sedang concern untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Untuk dapat mempercepat pemberantasan praktik mafia tanah, dia harapkan Kementerian ATR/BPN, Polri, Badan peradilan dan Pemda (pemerintah daerah, red) dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi.

“Bagaimana pun masyarakat butuh pelayanan dan kenyamanan serta rasa aman agar tanah milik masyarakat tidak berpindah tangan kepada yang tidak berhak,” pungkasnya.

Komentar