LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Longsor Jalan Nasional di KM 171 rupanya ikut memantik kekesalan Wakil Ketua Komite I DPD RI asal Kalimantan Selatan Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim.
Pria yang akrab dipanggil Habib Banua ini mengatakan Pemerintah Pusat sampai saat ini seakan tutup mata dan menerapkan kebijakan imperialis, yang hanya bisa mengeruk kekayaan alam dan hasil bumi daerah saja, tetapi tidak melakukan pembangunan yang memadai terhadap daerah-daerah yang kaya akan hasil bumi.
Menurutnya, ketidakadilan sangat terasa tanpa tahu ujungnya sampai di mana. Pemerintah Pusat seperti tidak pernah belajar dengan apa yang terjadi di Papua. Semua itu terjadi karena pemerintah mengeruk hasil bumi Tanah Papua. Kebijakan pemerintah juga dirasa tidak adil dirasakan oleh rakyat Papua. Hasil bumi senilai ribuan triliun, tetapi yang didapat rakyat Papua hanya sebagian kecil.
“Kalimantan Selatan juga demikian, ratusan triliun setiap tahunnya dihasilkan tapi yang diberikan kepada Kalimantan Selatan hanya sebagian kecil saja. Jika pemerintah terus menerapkan kebijakan seperti ini bisa saja apa yang terjadi di Papua akan terjadi di Kalimantan,” ucapnya.
Habib Banua mengingatkan Pemerintah Pusat agar masalah longsor KM 171 ini cepat diselesaikan. Menurutnya, kasus KM 171 adalah bagian kecil dari masalah besar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Selain itu, dirinya juga meminta kebijakan pembangunan yang merata harus diterapkan di semua bidang.
“Jangan sampai api ketidakpuasan ini semakin membesar yang akan membakar kita semua. Kita sangat tidak ingin hal itu terjadi,” pungkasnya.
Komentar