LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk menjalankan fungsi pengawasan, di musim haji tahun 2023 ini. DPR RI akan bergerak ke Tanah Suci.
Fungsi pengawasan itu kata Indra, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji termasuk di dalamnya pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan sebagaimana yang direncanakan, baik dari sisi pelayanan transportasi, pemondokan atau penginapan, makanan, sampai pada pelayanan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci.
Terkait dengan pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 yang sudah dijadwalkan itu, Setjen DPR RI yang merupakan unsur pendukung kedewanan membantu merealisasikan perjalanan tugas Negara tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, maka selaku Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menghubungi Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra, yang notabene merupakan sahabat lamanya. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan seat (kursi) penerbangan dari maskapai berplat merah tersebut.
“Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya. Kurang lebih jumlahnya 80 orang, itu terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN. Tapi saya tegaskan di sini ya, kami tidak minta gratis, kami tetap membayar. Karena kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk, jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga,” tegas Indra, kepada media, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Meski sudah berusaha lanjutnya, hingga saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian dari pihak Maskapai Garuda untuk ketersediaan tiket penerbangan. Oleh karenanya, pihaknya tengah membicarakan atau mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir, jika hingga waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian dari Garuda. Salah satunya dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda.
“Kami sih, masih berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri. Namun jika memang tidak ada, kami akan cari jalan keluar. Misalnya dengan menggunakan maskapai lain atau maskapai asing. Sehingga DPR pun akan tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan undang-undang dengan baik. Sekaligus bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam ke lima tersebut,” tegas Indra.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra, mengungkapkan bahwa pihaknya dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ketersediaan tiket pesawat untuk Tim Pengawas Haji DPR RI beserta tim sekretariatnya untuk perjalanan ke Tanah Suci.
Komentar