DPR RI: Sistem Zonasi PPDB Harus Dievaluasi

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritisi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB yang selalu bermasalah pada setiap tahun ajaran baru.

Politikus PKS itu menegaskan, Kemendikbudristek agar segera menuntaskan problematika tersebut supaya memberikan kepastian generasi bangsa untuk memperoleh akses pendidikan sesuai jenjangnya.

“Akhirnya kan ini nggak adil, bahkan anak yang enggak tahu apa-apa hanya gara-gara dekat dengan sekolah itu malah ditolak. Padahal dia punya hak lebih besar karena dapat skor lebih tinggi dan seterusnya. Ini masalah pendidikan kok sampai seperti itu? Mau nanti jadinya apa, kalau anak masuk sekolah saja dengan cara membohongi,” kata Fikri, saat Dialektika Demokrasi “Polemik Zonasi PPDB, Bagaimana Solusinya?”, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2023).

Tujuan dari sistem zonasi lanjutnya, adalah pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Seharusnya, sistem zonasi diatur dengan mempertimbangkan situasi pendukung sekolah sekaligus berkolaborasi dengan dinas pendidikan daerah, sehingga implementasinya tidak salah kaprah dan tidak membuka celah kecurangan.

“Ini bagian dari pendidikan karakter. Berarti kan orang tuanya bekerjasama dengan anaknya, bekerjasama di sekolahnya. Yang mau didirikan, ya karakternya seperti apa yang akan dibangun. Mestinya ada evaluasi total,” tegasnya.

Ditegaskannya, Komisi X DPR sudah mengingatkan, harus ada pendekatan pengawasan dari berbagai pihak terkait dalam implementasi sistem zonasi. Pengawasan akan membantu menentukan siapa yang harus dihukum jika terdapat oknum yang melakukan kecurangan.

“Evaluasi total harus menjadi keniscayaan agar pemerataan akses pendidikan di Indonesia terwujud perlahan namun pasti,” pungkasnya.

Komentar