JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar yang juga Waketum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian mengaku kaget dengan kasus hukum yang dihadapi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Pasalnya, Airlangga tidak hanya menghadapi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Tetapi, ada di beberapa kasus lain yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Lawrence mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar yang seharusnya digelar pada Juni-Juli tahun 2022 lalu.
“Kami kan satu tahun yang lalu mengevaluasi harusnya Munaslub, itu satu tahun yang lalu Juni-Juli, nah ternyata kami kasih waktu perpanjangan sampai 1 tahun tiba-tiba ada kasus. Nah setelah kami mengetahui ada kasus kami mempelajari lebih dalam bahwa Pak Airlangga itu ternyata ada kasus di semua instansi ya,” kata Lawrance yang dikutip dalam talk show stasiun TV swasta, Senin (31/7).
Menurut informasi yang didapat, Lawrence menyebut Airlangga memiliki kasus yang kompleks di tiga institusi penegakan hukum yakni di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian dan KPK dengan kasus yang cukup berat dan variatif disetiap masing-masing institusi tersebut.
“Di kepolisian dia ada dua kasus ya, info yang kami dapat diduga ada dua kasus di kepolisian soal asusila dan soal pemukulan, dan juga kami mendapatkan info juga dugaan ada kasus di KPK ya, itu soal kartu kerja. Juga kami mendapat info dugaan dia memiliki kasus juga di Kejaksaan Agung ada tiga yang pertama soal ekspor CPO, yang kedua soal impor garam dan yang ketiga soal import bijih besi,” tambahnya.
Dikatakan Lawrance, kasus yang sedang dihadapi Airlangga ini akan menjadi batu sandungan buat partai beringin di Pemilu 2024, dimana kasus-kasus itu berpotensi akan dijadikan alat propaganda oleh lawan politik lewat untuk menjatuhkan Partai Golkar.
Disatu sisi kata Lawrance, upaya Airlangga menggelar pertemuan dengan elit partai lain seperti PDIP setelah diperiksa Kejagung diduga untuk mencari suaka politik, agar kasus tersebut dihentikan. Tapi di satu sisi lainnya, hal itu dianggap tidak memiliki manfaat banyak, baik bagi Airlangga pribadi maupun Golkar.
“Kami sangat khawatir kasus-kasus ini dipergunakan oleh lawan-lawan politik untuk menjatuhkan Partai Golkar, malah yang kami temukan kemarin dia ketemu Ibu Puan mencari suaka politik atau mungkin dia minta supaya kasus-kasus dihentikan, ya nggak mungkinlah kasus-kasus dihentikan,” ujarnya.
Lawrance sendiri tidak permasalahkan Partai Golkar berkoalisi dengan partai lain, namun hal tersebut harus dibicarakan dengan pengurus dan kader partai, dan juga kesepakatan berkoalisi juga harus diputuskan lewat rapat pleno bukan menyenyesuaikan selera atau nafsu ketua umum.
“Melakukan koalisi dengan PDIP harus dibahas dulu dalam pleno rapat Golkar, itu harus diadakan pleno diputuskan bahwa kita akan melakukan koalisi dengan PDIP atau dengan partai manapun, setidaknya dalam Rapim tapi itu dia tidak lakukan,” ucapnya.
Untuk itu, para kader dan elit partai meminta agar Airlangga berbesar hati untuk mundur dari ketua umum demi keselamatan partai di Pemilu 2024, karena ke depan kasus-kasus yang sedang menjerat Airlangga akan menjadi batu sandungan buat suara partai.
Apalagi mengacu pada hasil survei, Lawrence menjelaskan suara Partai Golkar saat ini berada di angka 6 persen dan angka ini sangat jauh dari harapan kader menjadi partai pemenang.
“Saya tadi sampaikan bahwa karena kasusnya Pak Airlangga, kami hanya menghimbau kepada Pak Airlangga untuk secara dewasa menyatakan mengundurkan diri, kemudian menyerahkan kepemimpinan berikutnya melalui rapat pleno, kemudian Rapimnas dan Munaslub supaya partai ini kita bangun dengan baik dan kita ingin menang di Pemilu yang akan datang,” harapnya.
Lawrance juga menyebut jika elit partai sebenarnya sudah menginginkan Munaslub sejak tahun lalu, tetapi memberikan kesempatan waktu selama satu tahun lagi kepada Airlangga untuk mengangkat suara partai, tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil, malah dirinya tersandung banyak kasus hukum.
“Kami menginginkan Munaslub itu tahun lalu, bulan Juli, tetapi di dalam evaluasi kami (senior partai) kasih waktu satu tahun lagi kepada Airlangga untuk merubah situasi Partai Golkar, namun suara partai yang dari 14,75 persen turun terus hingga di tingkat saat ini survei-survei itu 6 persen ya,” jelasnya.
Bagi Lawrence pribadi tidak ada masalah personal dengan Airlangga, dia sebagai tokoh politisi senior akan membantu Airlangga sebagai kader Golkar dan menyelamatkan Partai Golkar bukan menjerumuskan ke hal yang lebih berbahaya.
“Jadi kalau saja Pak Airlangga melakukan itu (mundur) kami komit juga untuk membantu Pak Airlangga. Sebagai kader kita tidak akan jerumuskan karena kita juga nggak mau masuk ke dalam urusan yang sedemikian parah. Saya tahu betul bahwa kita itu kalau sesama anggota pasti kita perhatikan, kita bantu sekuat, semampu kita gitu,” tegasnya. (***)
Komentar