JAKARTA – Desakan keras dari para kader dan elit Partai Golkar untuk dilaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menyelamatkan partai dari keterpurukan suara di Pemilu 2024 mendapat perlawanan keras dari Ketua Umum (ketum) Golkar Airlangga Hartarto.
Desakan munaslub ini imbas dari adanya kekhawatiran para kader dan sesepuh Partai Golkar terhadap nasib partai di Pemilu 2024 setelah adanya kasus yang menyeret nama sang ketum, Airlangga Hartarto.
Terlebih, ada kemungkinan Kejaksaan Agung menjerat Airlangga dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang diduga turut serta dalam kasus korupsi terkait fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.
Politisi Partai Golkar Andi Sinulingga meminta agar Airlangga bisa berbesar hati untuk melakukan munaslub, karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu diangkat menjadi nahkoda Partai Golkar juga lewat jalur munaslub.
Oleh sebab itu, Andi berharap Airlangga tidak boleh alergi dengan kata munaslub yang sedang didorong oleh para kader dan sebagian elit partai.
“Soal isu munaslub, itu bukan barang haram, di atur dalam AD ART Partai Golkar,” kata Andi Sinulingga kepada wartawan, Selasa (1/8).
Andi Sinulingga juga mengingatkan Airlangga Hartarto jika dirinya terpilih lewat munaslub menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP dan dibantu oleh istana agar menjabat posisi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.
“Iya, Airlangga tak akan jadi ketua umum tanpa dukungan,” ucapnya.
Dikatakan Andi Sinulingga, Airlangga harusnya berterima kasih kepada kader dan elit partai karena saat itu sudah berbesar hati menggelar munaslub dan menunjuknya sebagai calon ketua umum tunggal, dimana para calon ketua umum lainnya mundur.
Untuk itu, Airlangga tidak boleh alergi dengan kata munaslub yang sudah mengantarnya menjadi ketua umum Partai Golkar.
“Dia bisa terpilih aklamasi dua kali karena dorongan dan calon-calon lain di paksa mundur,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, usulan munaslub Golkar juga sudah disampaikan oleh pengurus partai lewat pembahasan rapat pleno Dewan Pakar Golkar yang digelar beberapa waktu lalu.
Menurut Dewan Pakar Golkar Ridwan Hasjim, rapat pleno ada agenda rutin yang digelar tiap tiga bulan sekali membahas soal isu aktual yakni Pemilu 2024.
“Semua berbicara termasuk munaslub, akhirnya disimpulkan ketua kita harus berpegang pada keputusan partai salah satunya hasil munas 2019 yang isinya bahwa ketum ditugaskan sebagai capres. Ada tiga hasil rekomendasinya,” kata Ridwan beberapa waktu lalu di Resto Pulau Dua, Jakarta.
Ridwan mengakui tidak ada rekomendasi terkait munaslub. Meski demikian, dalam rekomendasi ada batas waktu hingga Agustus agar Golkar membentuk poros baru pada Pilpres 2024. Apabila target itu tidak tercapai maka menurutnya munaslub harus dilaksanakan.
“Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah kalau kita berkoalisi harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub,” jelas Ridwan.
“Maka bukan Agustus kita harus munaslub untuk mengubah keputusan munas,” tandasnya. (***)
Komentar