JAKARTA – Realisasi investasi Indonesia masih mencatatkan hasil yang positif hingga akhir Juni 2023. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi dalam enam bulan atau semester I-2023 adalah Rp678,7 triliun.
Pada kuartal I-2023, realisasi investasi mencapai Rp328,9 triliun dan kuartal II sebesar Rp349 triiiun. Realisasi ini 48,5% dari target pada 2023 yang mencapai Rp1.400 triliun. Rinciannya penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp363,3 triliun (53,5%), tumbuh 17,1% secara yoy. Sisanya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 315,4 triliun (46,5%), tumbuh 15% yoy.
Investasi di luar Jawa masih mendominasi dengan 52,3% atau Rp354,9 triliun dan Jawa sisanya 47,7% atau Rp328,3 triliun.
Menanggapi capaian ini, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin mengapresiasi capaian realisasi investasi pemerintah dalam enam bukan terakhir ini. Capaian ini dinilai sebagai langkah positif bagi Kementerian Investasi, padahal kekhawatiran atas progres investasi di Indonesia sangat besar karena sedang masuk tahun politik.
“Sebagai mitra kerja di DPR kami mengapresiasi progresivitas kinerja seluruh jajaran Kementerian Investasi dibawah Komando Menteri Bahlil. Ini sangat positif karena ketika kita memasuki tahun politik di 2023 ini, investasi sempat dikhawatirkan akan mengalami penundaan karena investor akan wait and see ternyata Itu tidak terjadi,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (11/8).
Menariknya, kata Mukhtaruddin, realisasi investasi yang terbesar ada di luar pulau Jawa, artinya para investor mulai melirik ke daerah luar jawa, dimana investasi di luar pulau Jawa sebesar 52,3 persen berbanding dengan realisasi di Pulau Jawa Sebesar 47,3 persen.
“Suatu tanda yang bagus dan konsisten dengan janji pemerataan pembangunan di seluruh Pulau di Indonesia. Meskipun bila melihat lima provinsi dengan jumlah investasi terbesar mayoritas tetap berada di Pulau Jawa yakni Jawa Barat senilai Rp 53,7 triliun, DKI Jakarta senilai Rp 43 triliun, Jawa Timur senilai Rp 31,1 triliun, Sulawesi Tengah senilai Rp 26,6 triliun, dan Banten senilai Rp 24,9 triliun,” ujarnya.
“Dari sisi Investor, para investor tentu akan melirik daerah yang memiliki infrastruktur yang bagus, sehingga Pemerintah wajib memberikan insentif secara adil bagi daerah-daerah yang infrastrukturnya belum bagus,” tambahnya.
Dikatakan politisi Partai Golkar itu, pemilihan lokasi Ibu Kota Nusantara di luar Pulau Jawa dan laporan realisasi investasi semester 1 2023 ini memperlihatkan bahwa Pemerintah semakin berusaha memperbaiki kebijakan yang dahulu terkesan Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Padahal luas pulau Jawa hanya 7 persen dari luas seluruh Indonesia.
“Kedepan menurut saya akan semakin menarik bila Pemerintah mampu meningkatkan angka realisasi investasi di luar Pulau Jawa hingga 70 sampai 80 persen, sehingga beban Pulau Jawa yang dihuni oleh lebih dari 56 persen penduduk RI akan sangat berkurang, karena masyarakatnya memilih bermigrasi secara mandiri ke luar Pulau Jawa. Masyarakat, khususnya Generasi Muda (Milenial & Gen Z) akan melihat dimana ada peluang kerja & penghidupan yang lebih baik bagi mereka,” ungkapnya.
Politisi asal Kalimantan ini meyakini Menyeri Bahlil bisa mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 1.400 triliun di tahun 2023, jika berkaca pada capaian realisasi investasi selama enam bulan terakhir ini. Namun, dengan masuknya tahun politik ini Menteri Investasi harus fokus dan bisa meyakinkan para calon investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Menurut saya, harusnya bisa. Bahwa di semester ke-2 TA 2023, tahun Politik sudah memasuki masa Kampanye pemilu 2024 itu sudah jamak diketahui dan adalah tantangan bagi jajaran Kementerian Investasi dibawah komando Menteri Bahlil untuk meyakinkan para Investor baik PMA maupun PMDN,” akuinya.
“Justru kekhawatiran kita adalah bila Menteri Bahlil selaku Komandan Investasi kita terlibat terlalu jauh dalam tahun Politik ini, misal dalam masalah internal Partai ingin menjadi Ketua Umum Partai atau menjadi Cawapres pasangan tertentu, bisa bubar semua rencana dan target Kementerian ini,” jelasnya.
Mukhtaruddin pun menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Investasi terus menjaga iklim investasi tetap baik, melanjutkan reformasi kebijakan yang sudah dibangun, mendukung iklim usaha serta perlahan mulai meningkatkan kualitas investasi di Indonesia.
“Maksud kualitas investasi disini adalah fakta bahwa saat ini tenaga kerja yang berasal dari investasi yang masuk juga ikut menurun. Ditambah lagi industri manufaktur juga semakin tidak diminati oleh investor. Sehingga, Kementerian Investasi harus fokus dan selektif dalam memilih investor. Mulai dari negara mana saja yang masuk ke Indonesia hingga jenis proyeknya. Sehingga proyek investasi bisa berkualitas dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” sarannya.
“Mungkin kelak tidak semua investasi yang masuk diterima pemerintah. Apalagi, bila investasi yang orientasinya hanya eksploitasi atau merusak lingkungan, transfer teknologi kecil, dan tenaga kerja asing juga banyak,” tutup Mukhtaruddin. (***)
Komentar