LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai skema pembiayaan lembaga keuangan syari’ah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) lebih relevan dan ramah dengan realitas sosiologis masyarakat pelaku UMKM di Indonesia.
“Kami mengapresiasi capaian kinerja manajemen Bank Syariah Indonesia yang mampu menjadi solusi dan berkontribusi optimal dalam proses pemulihan bisnis UMKM ekonomi pasca pandemi. BSI memiliki pendekatan pembiayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Sultan melalui rilisnya, Kamis (28/9/2023).
BSI diketahui melanjutkan tren pertumbuhan double atau dua digit. Laba BSI konsisten di atas 30-40 persen. Dari sisi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp221,9 triliun pada semester I/2023, tumbuh 16 persen yoy. Aset BSI pun naik 13,08 persen yoy menjadi Rp313,61 triliun pada semester I/2023.
Menurutnya, skema pembiayaan BSI sukses membentuk sebuah ekosistem Industri yang terpadu bagi pelaku UMKM. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pembiayaan yang menjadi nilai utama dari aktivitas bisnis BSI.
“Skema pembiayaan memungkinkan BSI terlibat pada setiap aktivitas bisnis UMKM. Mulai dari permodalan, pendampingan usaha dan literasi keuangan hingga pemasaran produk dan jasa,” ujarnya.
Inovasi pembiayaan BSI yang berbasis pada nilai-nilai Islam, lanjutnya, menjadikan BSI mampu berperan lebih dari sekedar Bank bagi masyarakat. “Kita ingin BSI terus tumbuh membentuk market share keuangan syari’ah yang kuat dan luas acara nasional dan global,” kata Sultan.
Lebih lanjut, Sultan memuji kualitas pembiayaan KUR BSI yang diprioritaskan pada sektor produksi meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor jasa dan industri pengolahan telah mencapai 61,9% hingga September 2023.
“Pembiayaan di sektor riil khususnya pertanian menjadi kebutuhan di tengah ancaman krisis pangan saat ini. Harapannya BSI dan lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan kinerja pembiayaan di sektor riil secara konsisten,” terangnya.
Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan seperti BI dan OJK untuk mengevaluasi bunga pinjaman KUR saat ini. Khususnya Suku bunga KUR dengan plafon 10-500 juta yang mencapai 6 persen.
“Kami usulkan agar bunga KUR yang saat ini 6 persen pertahun diturunkan menjadi 5 persen saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR semua lembaga keuangan yang hingga saat ini rata-rata baru mencapai 50-an persen,” pungkasnya.
Komentar