LIPUTAN.CO.ID, Panjang – Anggota DPD RI Bustami Zainudin bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Apriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke PT. Pelindo 2 Panjang, Provinsi Lampung, Rabu (13/9/2023).
Kunjungan kerja dilakukan guna meninjau dan melakukan pengawasan terhadap kinerja PT. Pelindo 2 dan stakeholder terkait.
Rombongan Wamenaker dan Senator Bustami disambut antara lain oleh General Manager PT. Pelindo 2 Imam, Pj. KSOP Pelabuhan Panjang Kol. Marinir Amrul Adriansyah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, dan Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, serta Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Pelabuhan Panjang.
Saat berdialog dengan perwakilan TKBM, Bustami menyampaikan bahwa isu terkait TKBM menjadi penghambat kinerja dan menjadi beban pelabuhan, sehingga keberadaannya terancam di evaluasi adalah tidak benar.
Menurutnya, keberadaan kuli bongkar muat masih sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses bongkar muat di pelabuhan.
“Saya tegaskan bahwa isu TKBM Pelabuhan akan dihilangkan, digantikan dengan peralatan yang lebih modern dan canggih adalah tidak benar. Banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh tenaga manusia, tidak semuanya bisa digantikan oleh mesin,” kata Bustami.
Bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kinerja pelabuhan, Bustami setuju. Namun tidak harus dengan menghilangkan tenaga kuli bongkar muat.
“Yang mesti dilakukan adalah peningkatan kapasitas, kemampuan skill dan ketrampilan TKBM, sehingga TKBM kita mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, yang memang menuntut adanya SDM yang berkualitas,” ujarnya.
Bustami juga menegaskan bahwa sinergitas dan kerja sama stakeholder di Pelabuhan Panjang sudah berlangsung produktif dan kondusif, ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga Pelabuhan Panjang bisa terus tumbuh menjadi pelabuhan yang produktif, kondusif dan maju.
Wamenaker Afriansyah Noor memastikan kuli bongkar muat masih dibutuhkan di pelabuhan seluruh Indonesia, tak terkecuali di Pelabuhan Panjang.
Penegasan itu disampaikan menyusul adanya isu terkait Induk Koperasi TKBM yang jadi penghambat kegiatan di pelabuhan.
“Tapi sementara ini, saya melihat antara TKBM dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Pelindo ini saling membutuhkan. Jadi TKBM masih dibutuhkan sesuai dengan skill dan kemampuannya,” kata Afriansyah.
Pihaknya bersama Bustami Zainudin, yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI hadir untuk melihat bagaimana kerja sama antara perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Pelabuhan Panjang.
Menurut dia, banyak tenaga kerja yang mencari penghidupan sebagai kuli bongkar muat yang harus menjadi perhatian, mereka semua juga harus tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya.
Yang perlu menjadi perhatian lanjut Wamenaker, bagaimana stakeholder terkait, utamanya Inkop TKBM agar dapat meningkatkan skill atau kemampuan para TKBM. Diharapkan para kuli bongkar muat dapat mengikuti roda perubahan zaman.
“Jadi sekarang ini peralatan sudah canggih semua, semua dikelola dengan mesin bukan dengan fisik manusia lagi. Dan tentunya secara skill teman-teman TKBM sudah harus punya kemampuan,” kata Afriansyah.
Saat ini, kata Afriansyah, pemerintah masih melakukan sinkronisasi tiga Peraturan Menteri tentang Tata Kelola TKBM. Ketiga peraturan tersebut berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perhubungan.
Afriansyah menyebutkan, Permen ketiga kementerian tersebut akan berpihak pada peningkatan kesejahteraan TKBM serta pengelolaan koperasi yang lebih profesional.
Bustami juga menyakinkan bahwa kalaulah Permen ketiga kementrian ini terbit, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, harus berpihak pada kuli bongkar muat.
Bahwa didalamnya mengharuskan TKBM meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan skillnya, itu menjadi tanggung jawab bersama.
Di sisi lain, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma menyampaikan bahwa sinergi antar pihak di pelabuhan Panjang berlangsung sangat kondusif.
Koperasi TKBM dengan segala keterbatasan yang ada terus mencoba memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota, termasuk pembangunan rumah bagi anggota koperasi TKBM. Hingga hari ini sudah terbangun 500 unit, dari target 1000 unit rumah lebih. Ini memerlukan dukungan untuk keberlanjutannya.
Kalau keberadaan TKBM goyah, maka akan berdampak pada kerugian banyak pihak, utamanya kuli bongkar muat dan koperasi.
Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Pelabuhan Panjang Juswandi Kristianto menjelaskan situasi kerja di Pelabuhan Panjang cukup kondusif. Kondisi ini perlu terus dijaga, ditingkatkan dan dipertahankan.
“Sinergitas dan soliditas antara TKBM dan APBMI sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Pelabuhan Panjang, sebagai salah satu pelabuhan nasional yang cukup strategis,” imbuhnya.
Komentar