LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK meminta Pemerintah harus benar-benar hadir menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dari dampak negatif media sosial (Medsos) yang dijadikan media dagang.
“Pemerintah pemilik semuanya yang diharapkan segera mencarikan terbaik. Jangan di belakang terus,” kata Amin, di acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Aturan Social Commerce dan Nasib UMKM”, di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Dikatakannya, TikTok adalah media sosial, karena harus ada regulasi yang melarang TikTok digunakan sebagai alat perdagangan. Dari sisi konsumen, transaksi melalui online menguntungkan konsumen.
“Namun ada 64 juta UMKM yang terdampak negatif dari TikTok Shop karena mereka punya jaringan yang didukung oleh pemilik Sosmed yang diikuti jutaan netizen,” ungkapnya.
Politikus PKS itu menjelaskan, transaksi dagang di TikTok Shop mencapai Rp470 triliun, sedangkan mengalir ke produsen lokal sangat minim.
Terkait dengan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020, Amin berharap jangan cuma nanti untuk pemain online UMKM lokal, tapi juga harus mengatur pemain online di luar negeri.
“Makanya pemerintah jangan selalu berada di belakang masalah, harus di depan sebagai pihak pemberi solusi,” pungkasnya.
Komentar