LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
“Presiden Jokowi harus menyelesaikan konflik di Pulau Rempang yang berpihak pada rakyat,” kata Fachrul, Sabtu (16/9/2023).
Senator asal Provinsi Aceh itu mengingatkan Presiden harus melindungi rakyatnya dan sumber daya alam yang ada di Rempang. “Negara harus hadir melindungi rakyat di Rempang. Presiden jangan lupa kalimat: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
“Artinya, Presiden harus melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, dan juga melindungi kekayaan alam yang ada di Rempang untuk rakyat yang ada di Rempang,” tegasnya.
Menurut Fachrul, selama ini DPD RI telah bersuara dalam memperjuangkan tanah ulayat, agar benar-benar dilindungi oleh negara agar tidak di kuasai oleh swasta.
“DPD RI akan terus kritis melindungi tanah ulayat agar dinikmati oleh rakyat, dan selalu mengingatkan pentingnya tanah ulayat sebagaimana perintah Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi adat istiadat dan budaya Indonesia,” tegasnya.
Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia itu mengingatkan Presiden Jokowi bahwa kasus di Rempang adalah fenomena gunung es yang juga terjadi di seluruh Indonesia.
“Negara harus hadir melindungi tanah ulayat. Presiden harus melindungi rakyat di Rempang, bukan berpihak pada swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut Fachrul mengecam kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat. “Presiden harus hentikan kekerasan, jangan biarkan pelanggaran HAM terjadi,” tambahnya.
Dengan kerasnya sikap penolakan dari masyarakat ini, kata Fachrul, sudah seharusnya Presiden Jokowi turun tangan. Memang Presiden sudah merespon kasus ini dengan menganggapi bahwa penolakan masyarakat Rempang disebabkan “komunikasi yang kurang baik”. Karenanya, Presiden mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadia untuk menjelaskan kepada warga. Akan tetapi Menurut Komite I DPD RI hal ini dirasa belum cukup,” ujarnya.
Fachrul Razi mendesak Presiden untuk menjalankan peran komunikasinya dengan langsung menengahi konflik yang terjadi.
“Presiden juga perlu memastikan agar kearifan lokal dan budaya luhur masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang yang sudah terkristalisasi sejak zaman dahulu kala,” pungkasnya.
Komentar