JAKARTA – Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, sudah angkat bicara terkait insiden bentrok antara warga dan aparat keamanan di Pulau Tempang, Batam. Menurut Jokowi, konflik tersebut bisa dihindari jika komunikasi yang efektif dijalankan oleh aparat keamanan, mengingat sebelumnya telah ada kesepakatan antara warga dan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait ganti rugi atas proyek pembangunan di wilayah tersebut.
“Situasi seperti ini tidak seharusnya terjadi jika kita dapat berkomunikasi dengan baik. Warga dan BP Batam sebenarnya sudah mencapai kesepakatan terkait ganti rugi. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini guna mencegah eskalasi konflik yang merugikan semua pihak yang terlibat,” ujar Jokowi.
Terkait pernyataan Presiden ini, Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti, memberikan pandangannya. Rangkuti mengungkapkan bahwa kasus ini sebenarnya mencerminkan masalah komunikasi yang lebih dalam.
Pendekatan yang keras dan kurang sensitif terhadap situasi masyarakat telah menjadi pemicu konflik. “Pendekatan seperti orde baru yang menganggap warga yang menolak pembangunan sebagai musuh negara sudah usang dan perlu diubah,” ujarnya Selasa (12/9/2023).
“Kita tidak boleh mengabaikan penolakan warga sebagai masalah komunikasi yang harus dipecahkan. Ini tidak hanya terjadi di Pulau Tempang, Batam, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi, menjelang pemilu, pendekatan keras harus dihindari,” bebernya.
Rangkuti mengungkapkan bahwa jika ada warga yang menolak suatu pembangunan yang seharusnya menguntungkan mereka, itu adalah indikasi bahwa ada masalah dalam komunikasi dan pendekatan yang digunakan.
“Hal ini tidak hanya terjadi di Pulau Tempang, Batam, tetapi juga di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, menjelang pemilihan umum, penggunaan pendekatan keras seperti yang terjadi di Rempang harus dihindari, karena dapat mengancam kondusifitas daerah,” bebernya.
Terkait dengan solusi yang diajukan oleh Presiden Jokowi untuk mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia berpendapat bahwa solusi ini bersifat minimalis dan tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan.
Menurutnya, perlu adanya perubahan dalam pendekatan keamanan terhadap konflik masyarakat, khususnya yang berpotensi berisiko tinggi.
“Pendekatan represif oleh polisi telah beberapa kali mengakibatkan kerusuhan dan konflik yang semakin membesar. Ini tidak hanya mengancam kelangsungan proyek pembangunan, tetapi juga stabilitas daerah secara keseluruhan,” tegasnya.
“Tidak salah Presiden menunjuk Menteri Bahlil, karena soal proyek tentu memang melibatkan para investor, nah ini sesuai dengan kerjaan Bahlil. Namun bagi saya itu tidak cukup. Presiden juga harus melibatkan secara khusus pihak BP Batam.
Selain itu, Rangkuti juga mengusulkan agar tim komunikasi BP Batam dievaluasi. Ia menyoroti pesan yang disampaikan oleh tim komunikasi BP Batam yang terkesan meremehkan permasalahan sebenarnya. Menurutnya, tim komunikasi ini seharusnya lebih mendengarkan, menghormati budaya setempat, dan merangkul masyarakat dalam upaya berkomunikasi.
Dalam menghadapi konflik seperti yang terjadi di Pulau Tempang, Batam, perlu adanya perubahan pendekatan yang lebih sensitif dan berkelanjutan.
“Hanya melalui komunikasi yang efektif dan pemahaman terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat, konflik dapat dihindari, dan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama, semoga saja Menteri Bahlil bisa menjalankan tugas yang diperintah Presiden,” pungkasnya. (***)
Komentar