LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komite IV DPD RI H. Sudirman atau Haji Uma turut menyikapi perihal penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, sebesar Rp1.2 triliun.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2023), anggota DPD RI asal Provinsi Aceh itu mengingatkan Pemerintah Pusat tidak menyandera Aceh dengan beban anggaran PON 2024, menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DAK-A) sebesar Rp1.2 triliun.
“Pemerintah Pusat jangan menyandera Aceh dengan membebankan anggaran Rp1.2 triliun untuk PON 2024 melalui DAK. Hal ini sangat memberatkan dan merugikan Aceh dari sisi optimalisasi pembangunan tahun 2024,” kata Haji Uma.
Menurutnya, memang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding, namun Pemerintah Pusat mestinya memberi dukungan anggaran secara lebih maksimal, karena ini Proyek Strategis Nasional dan pertimbangan kemampuan anggaran daerah.
Haji Uma menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya kondisi anggaran Aceh sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar Rp1.2 triliun, karena persentase DAK hanya tinggal 1 persen.
“Sehingga membebankan dana DAK untuk PON akan menimbulkan masalah lain yakni ketimpangan proses pembangunan di tahun nanti,” ungkapnta.
Belum lagi menurut Haji Uma, ada informasi Aceh juga masih punya utang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2023 kurang lebih Rp700 miliar dan lainnya.
“Dari informasi yang saya peroleh, jika kekurangan biaya PON berkisar Rp350 hingga Rp500 milyar, Aceh masih mungkin, namun jika Aceh harus menanggung Rp1.2 triliun, Aceh tidak mampu. Memakai dana DAK untuk PON akan muncul masalah lain yaitu ketimpangan pembangunan dan itu merugikan Aceh,” tegasnya.
Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenpora diharapkan untuk membantu jalan keluar terhadap masalah anggaran bagi penyelenggaran PON 2024.
Haji Uma juga berencana untuk menyurati Kementerian Keuangan terkait masalah ini.
“Kita akan menyurati kementerian terkait menyangkut hal ini. Apalagi kita mendengar ada janji Pemerintah Pusat untuk membantu mengusahakan kekurangan anggaran Rp1.2 triliun bagi Aceh melalui alokasi APBN, APBA dan sumber lainnya. Namun hal ini belum ada perkembangan realisasinya,” imbuhnya.
Komentar