LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rencana pengembangan kawasan pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana.
Seluruh struktur pemerintahan dari Pusat sampai Daerah, kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.
Dalam penanganan kasus Rempang ini, ujar Saleh, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara. Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan berbagai persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.
“Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri,” kata Saleh, Kamis (14/9/2023).
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan isu penggusuran dan pemaksaan relokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat.
Ketua DPP PAN itu mengingatkan, dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya, setiap warga negara harus dilindungi. Penyampaian pendapat secara terbuka adalah hal yang sah dan diperbolehkan oleh konstitusi. Itu adalah fondasi utama sebagai negara demokrasi.
“Karena itu, Fraksi PAN DPR RI mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi,” tegasnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu menyatakan, aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas. Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya.
Berkenaan dengan itu, Fraksi PAN DPR mendesak pemerintah menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang. Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana agar hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.
“Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut,” ujarnya.
Lagi pula, kata Saleh, Presiden sudah meminta agar dilakukan sosialisasi intensif. Komunikasi humanis sangat diperlukan. Presiden Jokowi pun pasti tidak menginginkan adanya kekerasan yang terjadi di masyarakat.
“Sampai sejauh ini, kami melihat bahwa setiap pembangunan yang dilakukan selalu dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini pulalah yang mestinya dilakukan dalam menangani masalah yang ada saat ini di Rampang,” sarannya.
Agar dialog, komunikasi, dan sosialisasi bisa dimulai dengan baik, Saleh Partaonan Daulay meminta pihak kepolisian melepas beberapa orang warga yang sempat ditahan.
“Kami yakin bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi jika mereka dilepaskan. Malah akan sangat baik jika mereka juga dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi yang akan dilaksanakan,” pungkasnya.
Komentar