JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid tidak begitu permasalahkan besaran nilai investasi di Pulau Rempang yang sempat dipertanyakan publik. Pasalnya, besaran nilai investasi tersebut tidak akan pengaruh jika pemanfaatannya tak menguntungkan rakyat.
“Saya sih tidak melihat nilainya, saya melihat caranya, besar kecil kalau itu menguntungkan masyarakat yes oke jalan easy going lah, akan tetapi masyarakatnya dikomunikasikan dengan baik,” kata Abdul Wahid saat dihubungi, Selasa (3/10).
Menurut Abdul Wahid, klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di depan Komisi VII DPR RI sangat baik. Artinya ada keterbukaan dan keseriusan pemerintah untuk menggerek investasi masuk ke Indonesia, namun investasi yang masuk harapnya tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat.
“Ya baguslah, artinya semua jadi jelas bahwa Indonesia memang benar-benar serius untuk mengerek investasi, tetapi itu semua tidak boleh merugikan masyarakat karena kehadiran investasi itu kan sesungguhnya negara ini dibentuk atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan tetapi kesejahteraan itu kan harus ada sifatnya melindungi segenap tumpah darah,” ucapnya.
“Jadi poinnya itu mensejahterakan rakyat, tetapi dalam arti harus melindungi dan pemerataan itu yang terpenting. Jadi kalau asas-asas itu terpenuhi saya rasa tidak ada penolakan, tidak ada konflik,” sambungnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini betul bahwa langkah pemerintah untuk menerima investasi di Pulau Rempang tujuannya sangat baik, namun masih kurangnya komunikasi ke masyarakat bawah hingga terjadi penolakan.
“Nah niat pemerintah bagus tapi komunikasi komunikasi tidak bagus, tentu menjadi masalah juga kalau niat pemerintah sudah bagus ya komunikasi dong dengan gaya masyarakat, bukan dengan gaya birokrat,” ujarnya.
Anggota DPR RI Dapil Riau 2 ini menuturkan, dengan masuknya investasi di Pulau Rempang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal setempat. Untuk itu, Abdul Wahid menyarankan agar pemerintah tidak serta merata mengambil tenaga kerja dari luar untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, tetapi bagaimana pemerintah meningkatkan skill mereka.
“Kalau potensi lapangan kerjanya kita dukung tetapi jangan juga lapangan kerja itu mengutamakan orang luar, harus diutamakan orang lokal. Bagaimana kalau mereka tidak ada skill, ya naikkan skillnya buat up skillingnya di Kementerian Tenaga Kerja, sudah ada program up skilling,” ungkapnya.
“Coba disertakan juga Menaker untuk bisa dipetakan ini usia angkatan, usianya berapa tahun, mereka pendidikannya apa, keahliannya apa, kalau pendidikannya ada keahliannya tidak ada ya tinggal up skilling. Kalau mereka sama sekali tidak punya kemampuan, ya rescaling atau mereka punya kemampuan tetapi kemampuannya itu tidak linear rescaling, sehingga supaya memang bisa afermatik,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah ke depan harus intens membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat demi keberlangsungan pembangunan di bangsa ini lewat investasi-investasi tersebut.
“Betul sekali, Kalau misalkan komunikasinya bagus, bisa menjadi contoh bagi investasi yang lain ya,” akuinya.
“Orang kan kalau sudah merasa nyaman jangankan ganti rugi barangnya pun dikasihin aja begitu, jadi soal pendekatan saja niatnya sudah bagus. Jadi berkomunikasilah dengan gaya masyarakat, hadirlah sebagai budaya masyarakat sehingga mereka merasa nyaman,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, total nilai investasi di Pulau Rempang senilai US$ 11,6 miliar atau Rp 174 triliun. Nilai investasi yang besar ini tidak hanya terfokus pada satu proyek, namun ada sekitar 10 proyek yang akan dibangun di Pulau Rempang.
Bahlil menjabarkan 10 proyek yang akan dibangun di Pulau Rempang itu antara lain, pembangunan kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika, proyek industri soda abu, industri kaca panel surya. Kemudian, investasi proyek industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya dan industri infrastruktur. (***)
Komentar