Pemerintah Dinilai Abai Membangun Budaya Membaca

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, mengungkap minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001 persen atau satu dari 1.000 orang yang gemar membaca.

Sedangkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bahwa pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara dalam hal literasi.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, fakta itu menunjukan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan tingkat literasi terendah. Dengan demikian, kata Fikri, Komisi X DPR RI bersama dengan sejumlah mitra kerja perlu duduk bersama guna menyelesaikan persoalan literasi.

“Saya prihatin dengan persoalan literasi di Indonesia saat ini, yang berada pada kondisi darurat. Kondisi tersebut disebabkan karena abainya Pemerintah dalam membangun budaya membaca,” ujar Fikri, usai memimpin Konsinyasi FGD Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud-Ristek, bertajuk ‘Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi dan Sinergi dan Kolaborasi’ di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Menurutnya, melalui Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP), Komisi X mencatat sejumlah penyebab rendahnya literasi antara lain rendahnya alokasi anggaran, kondisi perpustakaan sekolah yang tidak memadai, bahkan secara umum tidak semua sekolah memiliki perpustakaan.

“Termasuk, jumlah tenaga pustakawan yang tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Komisi X berharap dengan terselenggaranya FGD bersama sejumlah mitra kerja menghasilkan sejumlah masukan-masukan serta usulan yang dapat meningkatkan kembali budaya literasi di Indonesia.

Politikus PKS ini mengatakan pihaknya akan mendorong enam kementerian dan lembaga yang mengampu program literasi agar dapat bekerjasama melaksanakan peta jalan pembudayaan literasi yang ditetapkan secara sungguh-sungguh dan seksama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Ia pun mengharapkan adanya koordinasi antar K/L tersebut, kemudian, Presiden atau pemerintah pusat menunjuk satu di antara K/L tersebut untuk menjadi leading sector.

Selain itu, kata Fikri, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk merespons kondisi darurat literasi dengan membuat program nasional, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan literasi.

Koordinasi tersebut, menurut Fikri, penting dilakukan mengingat minimnya alokasi anggaran literasi yang diperoleh oleh Kemendikbud Ristek.

“Diketahui anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tahun 2024 hanya Rp725 miliar. Adapun anggaran Badan Bahasa yang mengampu program literasi di Kemendikbud Ristek hanya 0,72 persen dari keseluruhan anggaran,” ungkap Ketua Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan DPR RI itu.

Dia juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam membuat perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan dan alokasi dalam formasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024.

“Jumlah tenaga perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan. Belum ada skema alokasi kebutuhan tenaga perpustakaan di KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara,” pungkasnya.

Komentar