Pengamat Apresiasi Keberhasilan Menteri Bahlil Ajak Warga Pulau Rempang Digeser Demi Investasi

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang setuju untuk geser ke Tanjung Banun terus bertambah dari 341 KK menjadi 400 KK dari total 900 KK yang terdampak.

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Emik mengapresiasi kinerja Menteri Bahlil turun langsung ke masyarakat membuahkan hasil, bersedianya warga yang bergeser demi proyek Rempang Eco City berkat pendekatan secara persuasif.

“Kalau melihat yang ada dari yang ada dari 900 ke 400 (KK) itu kan sudah menunjukkan langkah yang positif, itu merupakan jalan yang baik, tanda-tanda yang baik terutama sekarang karena kondisinya ini menjadi konsumsi publik, domain publik pendekatannya memang harus pendekatan persuasif,” ujar Sugianto, Jumat (13/10/2023).

Menurutnya Rempang Eco City yang juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus melibatkan masyarakat sekitar.
Pelibatan tersebut kata Sugiyanto tentunya akan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga perlu dikomunikasi secara tuntas kepada masyarakat.

“Melibatkan masyarakat lalu, disosialisasikan bahwa ini ada manfaat langsung dan tidak langsung manfaat balik buat masyarakat,” ucapnya.

Dengan begitu, lanjut Sugiyanto mengatakan masyarakat mau menerima kehadiran proyek investasi yang ditaksir mencapai Rp. 381 triliun tersebut.

“Mungkin secara perlahan masyarakat jadi bisa menerima tentunya ada kompromi-kompromi atau aspirasi dari masyarakat harus ditampung seperti dilestarikannya kampung-kampung tua,” paparnya.

“Sebenarnya asal tujuannya baik ada manfaatnya buat masyarakat sebenarnya masyarakat bisa menerima tetapi persoalannya yaitu memang harus melakukan pendekatan yang persuasif sehingga kita memahami bahwa ini ada manfaat baliknya buat mereka pada intinya pokoknya di situ,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sugiyanto menuturkan memang membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mau digeser, sembari pemerintah menyiapkan kompensasi, ganti rugi serta rumah tinggal bagi mereka.

“Nah kalau masyarakatnya belum dan tidak menerima di situlah dibutuhkan waktu untuk sosialisasi terus rasionalisasi kan sudah ada separuh yang menerima separuhnya belum, tinggal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tersisa itu untuk menyetujui,” ungkapnya.

“Kalau tidak menyetujui tidak bisa serta merta itu atau sekonyong-konyong memaksa, sekarang harus melakukan sosialisasi secara persuasif sampai masyarakat itu menerima,” sambungnya.

Dikatakan Sugiyanto sebenarnya masyarakat itu akan mendukung jika memang investasi atau pembangunan masuk ke wilayahnya asalkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupannya.

“Sebenarnya masyarakat juga kan makhluk hidup kalau ada untungnya buat mereka kenapa mereka tidak mendukung,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada 400 KK yang bersedia pindah ke Tanjung Banun.

“Sekarang yang sudah (setuju) hampir kurang lebih 400 KK sudah daftar sukarela untuk digeser,” ungkap Bahlil

Dari 400 KK tersebut, Bahlil menyebut sudah ada 27 KK yang ditempatkan di hunian sementara, sedangkan sisanya masih dalam proses pemindahan.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah membuat hunian tetap bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City. Hal itu, menurutnya akan dijamin pemerintah melalui peraturan presiden (Perpres).

“Sekarang kita mulai membangun proses rumah contohnya dan itu semua dijamin lewat Perpres. Contoh 27 KK mereka punya uang selama masa nunggu rumah, Rp1,2 juta per bulan dan Rp1,2 juta per KK untuk kontrak itu kan kita selesaikan di 3 bulan pertama. Jadi kalau 1 KK ada 4 orang, dapatnya Rp6 juta per bulan sampai masa tunggu,” jelasnya.

Hunian tetap tersebut ditargetkan bisa selesai hingga awal tahun 2024, sebab menurut Bahlil butuh waktu beberapa bulan untuk merampungkan hunian tersebut.

“Ya tahun depan, karena butuh waktu 6-7 bulan,” pungkas Bahlil. (***)

Komentar