LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai hasil revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terbaru menjadi produk legislasi paling berkualitas.
Alasannya, proses revisi UU ASN memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan, baik secara materil maupun formil.
“Kami berani mengatakan bahwa proses revisi UU ASN kali ini menjadi produk legislasi pemerintah dan lembaga legislatif paling berkualitas. Ini tentu penting untuk dijadikan contoh bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya ke depan,” kata Sultan, Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, proses penyusunan hingga pembahasan RUU ASN sangat terbuka terhadap partisipasi publik. Sehingga RUU yang menentukan nasib jutaan ASN khususnya para tenaga honorer ini bisa disahkan menjadi UU tanpa mendapatkan penolakan dari pihak mana pun.
“Secara muatan materil kami sangat mengapresiasi semangat dari UU ASN yang mengedepankan prinsip pemerataan distribusi talenta ASN ke semua daerah se Nusantara. Itu tentu sangat dibutuhkan bagi daerah dengan klasifikasi 3T,” ujarnya.
Sultan juga menjelaskan UU ASN hasil revisi ini memberikan atensi serius kepada para tenaga honorer. Semoga para honorer segera mendapatkan kepastian status dan pengakuan dari negara.
“DPD secara kelembagaan mendukung klausul penghentian rekruitmen tenaga honorer oleh pemerintah dalam UU ASN. Itu artinya, tenaga honorer yang ada perlu ditata dan ditetapkan menjadi tenaga PPPK oleh pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, Sidang Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) ASN menjadi UU melalui Sidang Paripurna pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Komentar