JAKARTA – Penilaian Capres Ganjar Pranowo soal penerapan hukum di Indonesia mendapat sorotan publik. Pasalnya, Capres yang diusung PDIP itu memberikan nilai 5 dari sepuluh terkait penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Menanggapi penilaian Ganjar ini, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyarankan Ganjar untuk menanyakan langsung kepada Mahfud MD selaku Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) atas penyebab penegakan hukum di Indonesia menurun.
“Sebaiknya mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD yah. Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum pak Mahfud MD. Sebaiknya mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada pak Mahfud MD,” kata Nusron kepada awak media yang dikutip, Senin (20/11).
Nusron juga meminta capres nomor urut tiga itu untuk ber-tabayun. Menurutnya, bertemu langaung dengan Mahfud MD merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui penyebab merosotnya penegakan hukum di Indonesia.
“Tanya pak Mahfud, dia kan menilai pemerintahan, kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama pak Mahfud,” paparnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa penegakan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Jokowi menurun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia capres dan cawapres.
“Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), pada Sabtu, 18 November 2023.
Pernyataan itu diperkuat dengan data yang dipaparkannya, yakni persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7 persen. Untuk memperbaiki, Ganjar menyatakan yang harus dilakukan ialah supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga.
“Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Sehingga yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik,” kata Ganjar. (***)
Komentar