JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Irwan Fecho kembali mengkritisi pernyataan Capres nomor urut satu Anies Baswedan soal keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, Anies sempat menyebut tujuan dengan Langkah yang dikerjakan dalam pembangunan IKN Nusantara tidak saling berkaitan.
Pernyataan Irwan Fecho ini tak sejalan dengan sikap Fraksi Demokrat yang pernah menolak Revisi UU IKN karena dinilai pemerintah terlalu buru-buru dan tidak profesional. Namun, penolakan tersebut sudah tidak sejalan dengan sikap dukungan politik Partai Demokrat saat ini yang mendukung keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo.
Irwan yang saat ini menjadi Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengkritik balik sikap Anies Baswedan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, Anies mencla-mencle dan bukan seorang pemimpin strategis.
“Sikap Anies terkait IKN ini mencla mencle,” kata Irwan kepada wartawan pada Rabu (22/11).
Irwan mengkritik sikap Anies yang tidak konsisten dalam memberikan pernyataan terkait pembangunan IKN Nusantara. Pasalnya, Anies pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan siapapun presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Namun, di sisi lain Anies tidak memuat pembangunan IKN Nusantaradi dalam visi misi sebagai capres 2024 yang didaftarkan ke KPU RI.
Bahkan, menurutnya, Anies mengatakan IKN Nusantara merupakan langkah pemerintah yang bermasalah. Irwan melanjutkan, logika Anies yang membandingkan membangun satu ibu kota baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia justru mengonfirmasi bahwa Anies bukan pemimpin strategis.
“Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Irwan menegaskan, IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa, bukan sekadar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. IKN, menurutnya, justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai.
Dia melanjutkan, muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur baru 15 persen terhadap perekonomian Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur.
“Saya pikir IKN saat ini telah menjadi sebuah amanah UU yang harusnya menjadi prioritas semua Capres untuk melanjutkannya,” katanya.
“Mindset perubahan Anies asal berbeda dengan pemerintah saat ini berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap,” pungkas Irwan. (***)
Komentar