LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berharapkan Pemilu 2024 berjalan demokratis tanpa kecurangan dari pihak mana pun.
Harapan tersebut disampaikan Masinton dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye Damai”, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta Kamis (16/11/2023).
Dikatakannya, Pemilu harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil).
“Demokrasi harus berjalan melalui kontestasi Pemilu, ya itu tadi jujur, adil, terpuji dan saya menambahkan terpercaya. Jadi terpuji dan terpercaya agar hasilnya legitimate,” tegas Masinton.
Terminologi LUBER dan JURDIL lanjutnya, merupakan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilihan umum harus berlangsung secara demokratis dan tidak sekadar ajang mencari pemenang.
“Kontestasi ini bukan sekedar ajang menang kalah, tetapi proses suara rakyat itu harus dihormati. Demokrasinya harus dijalankan bukan sekedar jadwal lima tahunan. Jadi kami ini kompak untuk berjuang agar Pemilu ini mengembalikan semangat reformasi. Intinya kan kita pengen kontestasi ini berjalan secara demokratis, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh menggunakan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan calon tertentu, dan tentu kami akan menjaga bersama-sama proses demokrasi ini,” ujarnya.
Diingatkannya, Indonesia pernah mengalami Pemilu yang penuh kecurangan di 1998. Walhasil, rakyat menganggap tidak legitimate hasil Pemilu saat itu. Persoalan seperti itu tidak boleh terulang di Pemilu 2024, sehingga rakyat harus bersama-sama menjaga proses demokrasi tersebut.
Masinton menegaskan tidak ingin terjadi lagi peristiwa 1998. Anggota Komisi XI itu juga menyinggung permasalahan yang terjadi pada Pemilu tahun 1997 silam yang disinyalir menjadi pemicu pergerakan di masa itu.
“Soeharto (pada) 1997 melaksanakan Pemilu dan menang 70 persen, tapi rakyat tidak percaya dengan proses Pemilu yang curang tersebut. (Tahun) 1998 rakyat bergerak, mahasiswa bergerak, dan kita dudukin Gedung DPR di sini. Sejarah kecurangan, kejahatan demokrasi yang menyelenggarakan Pemilu secara manipulatif dan hasil yang manipulatif dan penuh kecurangan, tidak diterima oleh rakyat dan tidak legitimate di hadapan rakyat, maka jangan diulang lagi,” pungkasnya.
Komentar