LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta audit semua smelter yang beroperasi di Indonesia. Alasannya, di smelter sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.
“Audit terhadap smelter harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu,” kata Mulyanto, dalam rilisnya, di Jakarta, Senin (25/12/2023).
Sebelumnya, terjadi ledakan hebat di smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2023).
Menurut politkus PKS itu, Pemerintah perlu menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.
“Kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan,” ujarnya.
Dikatakannya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari negara tersebut juga. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur.
“Karena itu kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan,” tegasnya.
Mulyanto sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban, di mana sebanyak 18 orang meninggal dunia. Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.
“Ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia. Pemerintah agar sungguh-sungguh menindaklanjuti kasus ini. Kita perlu tahu apa penyebab dari ledakan smelter tersebut, apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Mulyanto.
Peristiwa ini, lanjutnya, harus jadi pelajaran berharga sehingga harus benar-benar dipahami dan menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan China.
“Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini berulang di masa depan,” sarannya.
Terkait korban dan keluarga korban, Mulyanto meminta PT ITTS wajib bertanggung-jawab dalam pengobatan, perawatan, pemakaman dan pemberian santunan.
Komentar