MPR RI: Tahun Politik Tak Boleh Membuat Suasana Politik Jadi Pengab

LIPUTAN.CO.ID, Bali – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan tahun politik tidak boleh membuat suasana kebangsaan menjadi pengap, sesak apalagi sempit.

Demikian dikatakan Ahmad Muzani didampingi Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah, dan Ketua KWP Ariawan, ketika membuka Media Gathering bertajuk “Peran Media Dalam Mewujudkan Rumah Kebangsaan MPR RI”, di Kuta, Bali, Sabtu (2/12/2023).

“Memang ini tahun politik, tetapi tahun politik tidak boleh membuat suasana kebangsaan kita menjadi pengap, sesak, apalagi sempit,” kata Ahmad Muzani.

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh para elite politik, lanjut politikus Partai Gerindra itu, haruslah pernyataan yang memberi optimisme, mencerahkan dan pernyataan yang menggembirakan yang akan menunjukkan persatuan di atas segala-galanya.

“Harus hindari pernyataan yang mengarah kepada kehidupan kebangsaan kita yang pesannya semakin sempit, bahkan semakin rumit,” tegasnya.

Ahmad Muzani percaya bahwa para elite politik di Indonesia memiliki cakrawala dan Cakra pandang yang begitu luas tentang masa depan bangsa.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora itu mengakui dalam proses pesta demokrasi waktunya untuk memberi pengaruh besar kepada rakyat untuk menentukan pilihan-pilihannya sehingga terkadang berbagai pandangan itu, seringkali membuat suasana terasa hangat bahkan panas.

“Tetapi, dalam pandangan kami, harus dijaga suasana kebangsaan kita, adalah suasana kebangsaan yang harmonis, suasana kebangsaan yang kekeluargaan, dan suasana kekeluargaan yang harus dijaga persaudaraan di antara sesama anak bangsa,” ujarnya.

Dia mengungkap, dalam sejarah bangsa Indonesia, memang diwarnai dengan keruwetan, kerumitan, bahkan persengketaan. Namun ujungnya kembali kepada persaudaraan.

Sejarah bangsa Indonesia ini kata Muzani, menunjukkan hal itu berkali-kali, misalnya ketika kerutan tentang nasib negara tidak jelas, akhirnya kita kembali kepada NKRI tahun 50 dan itu selesai.

Ketika keruwetan tentang Undang-Undang Dasar dan dasar negara yang tak kunjung selesai, yang disidangkan oleh konstituante Pemilu tahun 1955, akhirnya tahun 1959, kata Muzani, bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden dan itu selesai.

Demikian pula Ketika keruwetan 30 SPKI dan itu juga akhirnya selesai. Ketika kerutan tahun 1998 tentang bagaimana amendemen dan bagaimana proses negara yang baik, karena tuntutan reformasi dan akhirnya selesai.

“Semua pemimpin bangsa terkumpul kembali untuk memikirkan masa depan Indonesia. Kami merasa bahwa ini adalah sebuah proses, bagaimana proses ini semuanya akan berakhir pada kembali kepada satu meja, itulah meja pemimpin bangsa Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani berharap media yang terus mengikuti kegiatan politik dan pemberitaan politik di seputar Senayan ini menyajikan sebuah cara pandang yang lebih edukatif, yang lebih perspektif tentang kehidupan kebangsaan dan itu sebabnya hari ini rumah kebangsaan MPR harus semakin kokoh dan harus semakin kuat.

“Pemilu tinggal sebentar lagi dan saya kira siapa pun yang akan menjadi pemenang Pemilu harus merangkul siapa pun di antara sesama anak bangsa. Itulah yang menjadi tradisi dari bangsa kita,” kata Muzani.

Pemimpin politik yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, terutama bagi mereka yang akan menang, kata Muzani, tentu saja Ini suasana yang akan melegakan kehidupan demokrasi Indonesia.

“Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, yang berlaga adalah sesama anak bangsa. Yang bertanding adalah sesama saudara kita, yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah orang-orang yang menjadi bagian dari perekat bangsa Indonesia. Setelah itu selesai, semuanya akan kembali kumpul dalam ikatan Indonesia Raya,” tegas Muzani.

Menurutnya, itulah yang menjadi sejatinya dalam proses kebangsaan Indonesia dan itu tidak akan ke mana-mana. Itulah cara Indonesia berdemokrasi.

Ahmad Muzani mengaku pernah bicara dengan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta yang heran, kenapa di antara partai-partai di Indonesia, ada partai penguasa ada partai koalisi bisa duduk bareng, bisa buka puasa barengg dan dan bisa ngobrol bareng dan itu tidak terjadi di Amerika.

“Antara Partai Republik dan Demokrat tidak akan saling ketemu untuk bersantap bareng apalagi bersanda gurau, tidak mungkin itu terjadi di Amerika,” pungkasnya.

Komentar