LIPUTAN.CO.ID, Jakarta –
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan siap mengawal pendataan non-ASN dalam penataan tenaga honorer dan berharap aturan turunan UU ASN bisa segera dituntaskan.
“Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama Komisi II DPR RI sebagai solusi masalah penataan tenaga honorer yaitu pengangkatan non-ASN menjadi PPPK yang mesti harus diselesaikan pada Desember 2024,” kata Guspardi, Rabu (14/12/2023).
Menurutnya, pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan dari UU ASN 2023 yang mengatur secara detil mengenai penataan tenaga honorer.
Lebih lanjut, politikus PAN yang akan kembali maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sumatera Barat 2 itu menegaskan urgensi penyelesaian tenaga honorer sebagaimana amanat UU ASN 2023.adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak honorer yang telah berdedikasi puluhan tahun.
“Namun sampai saat ini belum juga diangkat menjadi ASN. Apakah itu PPPK part time maupun PPPK full time. Dan semuanya harus sudah diselesaikan sebelum Desember 2024,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat mempercepat audit dan validasi data tenaga honorer. Kemudian juga bisa segera PP sebagai aturan turunan UU ASN yang sudah disahkan.
Hal itu, sangat penting dilakukan untuk dapat memastikan keadilan dalam pengangkatan honorer dan menghindari potensi intervensi atau ketidaksesuaian data.
“Komisi II DPR RI siap mengawal dan memastikan bahwa UU ASN bukan hanya sebagai regulasi formal saja tetapi harus menjadi solusi konkret bagi kejelasan status jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Komentar