PDI Perjuangan Usul Bansos Disalurkan Lewat BUMN

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara atau BUMN didorong untuk dapat menyalurkan bantuan sosial atau Bansos. Tujuannya, menurut Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, supaya penyaluran Bansos yang mencapai Rp400 triliun benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Bansos, menurut Darmadi, jangan sampai jadi alat untuk kepentingan politik tertentu. Sebab, program Bansos telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.

Dikatakannya, hal tersebut bukan berarti program Bansos harus ditiadakan, malah yang ada harusnya dibenahi. Baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

“Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara berkewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nanti­nya,” kata Darmadi, Kamis (4/1/202).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, penyaluran Bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.

Pihaknya mengaku saat ini tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.

Pem­bentukan Panja ini lanjutnya, sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat. Karena Bansos meng­gunakan uang rakyat. “Sudah jadi tanggung jawab kami selaku Wakil Rakyat me­mastikan bahwa program terse­but benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin,” ungkapnya.

Dengan adanya Panja, Darmadi berharap penyaluran Bansos oleh tiga perusa­haan yang ditunjuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog dapat berjalan efektif.

“Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp400 triliun tersebut. Jangan sam­pai di tengah gegap gempita Pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi,” pungkasnya.