Guspardi: Putusan DKPP Tak Pengaruhi Jadwal dan Tahapan Pemilu

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menyatakan seluruh Komisioner KPU melanggar etik dalam proses pendaftaran Gibran sebagai Cawapres harus dihormati semua pihak.

“Tentunya kami harapkan kepada semua pihak dapat menghormati apa yang telah diputuskan DKPP tersebut. Karena memang kewenangan DKPP untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap aduan masyarakat terkait kinerja komisioner KPU yang dianggap perlu dikoreksi,” ujar Guspardi Gaus, Rabu (7/2/2024).

DKPP dalam putusannya, lanjut Guspardi, telah menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Sementara enam komisioner lainnya diberikan peringatan keras.

“Putusan DKPP ini mirip dengan MKMK dan bakal menuai perdebatan publik,” tegas politikus Partai Amanat Nasional itu.

Petahana Caleg DPR RI itu mengingatkan pengalaman putusan MKMK yang merekomendasikan ‘pencopotan’ Anwar Usman dari posisi Ketua MK yang meloloskan syarat Cawapres.

“Kita menunggu masukan dan saran dari para ahli dan pakar hukum guna menyikapi putusan DKPP ini. Dan biarlah nanti para ahli di bidangnya memberikan tanggapan dan bagaimana semestinya dari segi konstruksi hukumnya,” ujarnya.

Sungguhpun demikian, putusan DKPP ini, menurut Guspardi, tidak akan memengaruhi jadwal dan tahapan Pemilihan Umum 2024 yang tengah berlangsung. Karena, putusan DKPP ini adalah berupa sanksi etik pada personal komisioner KPU. Apalagi hari pencoblosan kan tinggal beberapa hari lagi.

Sebelumnya, Hasyim bersama enam komisioner KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono kepada DKPP dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B.(Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), serta Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Komentar