Komisi II DPR RI: Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masih banyak jatuh korban dari petugas Badan Ad Hoc yang bekerja di tempat pemungutan suara (TPS) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Korban dimaksud menurut Guspardi, baik yang meninggal dunia maupun mengalami gangguan kesehatan. Fakta tersebut mesti menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi terhadap Pemilu Serentak.

“Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU RI, Bawaslu dan Kemenkes RI, mulai tanggal 10 hingga 25 Februari 2024, tercatat 114 petugas Pemilu yang meninggal dengan rincian 59 orang petugas KPPS, 25 orang Linmas, 10 orang saksi, 11 orang PPS lainnya, 3 orang PPK dan 6 orang petugas Bawaslu. Sementara, yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit sebanyak 14.141 orang yang rawat jalan dan rawat Inap sebanyak 1.117 orang,” kata Guspardi, Selasa (26/2/2024).

Menurutnya, semua pihak mesti bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Guspardi mendorong investigasi terbuka khususnya mengenai penyebab di lapangan, untuk mengetahui proses mana yang paling menguras tenaga dan pikiran terbesar Petugas Ad Hoc.

“Artinya, masih ada Petugas Badan Ad Hoc yang wafat maupun yang mengalami gangguan kesehatan, meski jumlahnya jauh berkurang dari pelaksanaan Pemilu 2019.

Anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat II itu menilai, usulan untuk mengkaji dan mendesain ulang sistem Pemilu Serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan DPD, perlu ditindaklanjuti.

“Apalagi pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang memilih mulai Pilpres, DPD RI daan DPR RI dari Pusat sampai Tingkat Kabupaten/Kota, diduga telah menyebabkan beban kerja yang tidak proporsional. Di mana petugas Badan Ad Hoc harus bekerja di hari pemilihan tanpa jeda, ditambah waktu perhitungan suara yang memakan waktu sampai dinihari,” ungkapnya.

Guspardi menjelaskan, sejak awal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan penyelenggara Pemilu, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen Petugas Badan Ad Hoc (KPPS, PPK, Linmas), mulai dari standarisasi umur hingga kesehatan agar di lakukan secara ketat, guna mencegah jatuhnya korban seperti saat Pemilu 2019 silam.

Oleh karena itu, menurut Guspardi, perlu dilakukan evaluasi, bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Segala kelemahan dan kekurangan berbagai proses, sejak awal tahapan Pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan suara juga perlu dievaluasi secara komperhensif.

“Pemungutan suara dengan sistem Pemilu Serentak mulai Pilpres, DPD RI daan DPR RI dari Pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota tanpa jeda, perlu ditinjau ulang. Bisa saja keserentakan Pemilu itu dipisah antara tingkat nasional dan lokal, bisa pula dipisahkan antara pemilihan legislatif dengan eksekutif atau memperpanjang waktu penghitungan suara yang tanpa jeda tapi dibuat dua hari dan lain sebagainya,” usulnya.

Sedangkan pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggaraini meminta agar pembentuk undang-undang mengubah desain keserentakan Pemilu, mengingat beban tugas Badan Ad Hoc Pemilu amat berat. Ia menyarankan Pemilu harusnya dibagi antara tingkat pusat dan lokal dengan jeda dua tahun.

Di tingkat pusat, pemilih hanya diberikan kesempatan mencoblos surat suara presiden-wakil presiden, DPR RI, serta DPD. Sementara Pemilu tingkat lokal terdiri dari Pemilu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Ia menyebut perubahan keserentakan Pemilu itu tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2019 tentang Pemilu.

Komentar