Pengamat Pertanyakan Keputusan Jokowi Naikan Tukin Bawaslu di Masa Tenang

JAKARTA – Presiden Joko Widodo harus menjelaskan alasan dibalik baru terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 mengenai kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebab, Perpres ini diterbitkan di masa tenang kampanye.

“Yang jadi masalah kan memang di masa tenang (kampanye). Kenapa Jokowi tidak melakukanya di hari-hari sebelumnya, harus ditanyakan ke presiden kenapa kebijakan itu baru lahir menjelang pencoblosan,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Selasa (13/12/24).

Disisi lain, Ujang menilai, kenaikan tukin pegawai Bawaslu ini dalam rangka agar mereka lebih ekstra bekerja mengawasi jalannya kontestasi Pemilu 2024, serta meminimalisir kecurangan-kecurangan. Terlebih, jika tukin ini merupakan kebutuhan Bawaslu, maka harus dieksekusi.

“Agar mereka kerja keras mengawasi jalannya pertandingan pemilu, agar meminimalisir kecurangan-kecurangan. Daripada pegawai Bawaslu main mata dengan peserta Pemilu, kan berabe,” kata dia.

Ujang melanjutkan, salah satu untuk mecengah itu, ialah ialah dengan dengan menaikan tukin pegawai. Diharapkan, para pegawai lebih fokus bekerjanya.

“Agar mereka semangat, agar mereka mengawasi dengan ketat, agar meminimalisri potensi kecurangan pemilu. Soal tepat atau tidak tepat, tergantung persepsi darimana kita melihatnya,” kata Ujang.

Kendati demikian, Ujang juga menyayangkan, kenapa kebijakan ini diterbitkan di masa tenang. Sesuatu yang wajar apabila menimbulkan polemik di tengah publik.

“Memang, yang jadi persoalan adalah ketika kebijakan tersebut dibuat di masa tenang. Dalam konteks itu mestinya tidak dilakukan dimasa tenang agar tidak kontroversi,” kata dia.

 Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Kenaikan tunjangan ini termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada Senin, 12 Februari 2024. Diketahui, pada tanggal 14 Februari, merupakan masa pencoblosan Pemilu dan Pilpres 2024.

“Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja,” bunyi Perpres tersebut, yang telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, dikutip Selasa (13/2/24).

Tunjangan kinerja ini diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku. Dalam lampiran, disebutkan kenaikan tunjangan kinerja yang diterima pegawai Bawaslu disesuaikan dengan kelas jabatan. 

Berikut daftar kenaikannya: 

1. Kelas jabatan 17: Rp29.085.000

2. Kelas jabatan 16: Rp20.695.000

3. Kelas jabatan 15: Rp14.721.000

4. Kelas jabatan 14: Rp11.670.000

5. Kelas jabatan 13: Rp8.562.000

6. Kelas jabatan 12: Rp7.271.000

7. Kelas jabatan 11: Rp5.183.000

8. Kelas jabatan 10: Rp4.551.000

9. Kelas jabatan 9: Rp3.781.000

10. Kelas jabatan 8: Rp3.319.000

11. Kelas jabatan 7: Rp2.928.000

12. Kelas jabatan 6: Rp2.702.000

13. Kelas jabatan 5: Rp2.493.000

14. Kelas jabatan 4: Rp2.350.000

15. Kelas jabatan 3: Rp2.216.000

16. Kelas jabatan 2: Rp2.089.000

17. Kelas jabatan 1: Rp1.968.000.

Komentar