Politikus PAN Berharap Pemerintah Maknai Kritikan Guru Besar Ke Jokowi Sebagai Masukan Konstruktif

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan penilaian para akademisi dan Guru Besar dari sejumlah universitas yang mengkritik Presiden Joko Widodo mengenai perkembangan politik nasional jelang Pemilu 2024, merupakan bentuk perhatian terhadap demokrasi di Indonesia.

Menurut politikus PAN itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi demokrasi harus memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kritikan yang disuarakan oleh Guru Besar perguruan tinggi di Indonesia.

“Saran maupun kritik yang disampaikan para Guru Besar ini merupakan konsekuensi negara demokrasi. Tentu kritik dan saran yang telah disampaikan bisa menjadi bahan intropeksi dan masukan bagi pemerintah,” kata Guspardi, Kamis (8/2/2024).

Petahana Caleg DPR RI Dapil Sumbar 2 itu menegaskan, sebagai negara yang demokratis, Presiden Jokowi sebagai kepala negara memberikan ruang yang cukup terbuka buat siapa saja menyampaikan pendapatnya, termasuk juga apa yang disuarakan oleh elemen masyarakat.

Dia berharap, saran atau kritik yang disampaikan para Guru Besar dan akademisi dari perguruan tinggi harusnya bisa menjadi bahan masukan untuk pemerintah guna meningkatkan kualitas demokrasi.

“Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi penyampaian aspirasi, saran dan kritik merupakan konsekuensi yang harus dihormati bersama,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi menyikapi kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini. UII menilai bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Di sisi lain, Civitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam Pilpres 2024.

Komentar