Terapkan UMK Rendah? PT Longrich Indonesia Didatangi Komisi VI DPR

LIPUTAN.CO.ID, Cirebon – Komisi VI DPR RI dipimpin Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja ke PT Longrich Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Senin (19/2/2024.

Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat di antaranya permintaan uang masuk sebagai karyawan, katering yang tidak bermutu, serta tingkat kesejahteraan yang rendah.

“Ini pengawasan atas realisasi investasi yang selama ini tentu BKPM sudah bekerja keras untuk bisa merealisasikan target-target investasi. Tadi temuannya bahwa ada Upah Minimum Kabupaten Kota yang terlalu rendah, suasana pabrik yang perlu diperbaiki, dan juga makan siang yang kurang berkualitas. Ini fakta yang harus kita lakukan terus-menerus, supaya investasi betul-betul sesuai dengan harapan dan keinginan,” kata Herman, di Cirebon.

Dalam rapat-rapat dengan Kementerian Investasi/BKPM, lanjut Herman, yang dibicarakan bukan hanya soal kuantitas atau seberapa besar investasi itu masuk dan mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana investasi ini bisa menjadi sebuah investasi inklusif, yang terbuka dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dan secara kualitas tentu memberikan daya dukung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Investasi yang bukan hanya kuantitas tapi memiliki kualitas, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik tingkat kesejahteraan, perbaikan lingkungan hidup, kemudian meningkatkan ruang-ruang maupun peluang-peluang baru dalam usaha masyarakat. Ini penting,” tegasnya.

Komisi VI DPR, lanjutnya, mendukung peningkatan investasi dan mendorong pertumbuhan investasi agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

“Kami juga menginginkan investasi ini sederas mungkin masuk ke negara, namun tentu tadi harapannya bisa lebih terbuka dan bisa memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat, baik yang bekerja di dalam pabrik maupun warga masyarakat yang tinggal disekitarnya,” ujarnya.

Masalah lain yang juga menjadi sorotan Komisi VI DPR atas keberadaan PT Long Rich Indonesia di Cirebon, kata Herman, adalah posisi lokasi pabriknya yang tidak berada di dalam kawasan industri sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

“Saya termasuk dari awal yang mempertanyakan masalah itu. Apakah kawasan ini sah menjadi kawasan industri. Karena memang hanya dua kawasan yang diperbolehkan, yakni dalam kawasan industri atau dalam kawasan peruntukan industri. Kalau tidak masuk dalam dua kriteria kawasan itu, maka seperti apa kawasan ini,” katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, dengan menyusutnya kawasan pangan produktif atau kawasan hijau di sini, di mana dulunya di sini merupakan kawasan tanaman bawang dan tebu, lalu menjadi kawasan pabrik, tentu biaya hidup masyarakatnya juga akan semakin meningkat.

“Nah inilah yang harus dipertimbangkan betul, bahwa bukan hanya untuk jangka pendek ini menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya, tetapi juga secara jangka panjang bagaimana dampak terhadap masyarakat di sekitar. Kalau kemudian Cirebon-nya dibangun pabrik-pabrik juga, sementara daerah ini penyumbang pangan nasional. Ini fakta yang tentu harus kita dudukan secara benar dan secara baik. Sehingga pembangunan yang kita lakukan memang berkelanjutan,” pungkasnya.

Komentar