LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan harusnya urusan beras menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Namun kewajiban itu tidak dilakukan sehingga harga beras meroket.
“Faktanya, pemerintah tidak melakukan itu. Kementerian Pertanian saja misalnya dapat APBN terkecil dibanding dengan kementerian lainnya,” kata Lulu, dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Peran Konkret Wakil Rakyat Tanggulangi Meroket Harga Bahan Pokok”, di Selasar Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Secara bersamaan, lanjutnya, konversi lahan pertanian terjadi terus. “Kalau tidak salah, sembilan tahun terakhir sudah terjadi alihfungsi lahan pertanian 1 juta hektar. Padahal pemenuhan kebutuhan pangan itu perintah konstitusi,” tegasnya.
Di sisi lain, kata politikus PKB itu, impor beras makin diperlonggar melalui UU Ciptaker. “Hal yang ingin kita tahu, seberapa banyak APBN dipakai untuk impor ini. Apa cukup tidak anggaran itu untuk membenahi sektor pertanian dalam negeri,” ujarnya.
Berdasarkan fakta tersebut, Luluk menegaskan Pemerintah memang tidak serius menyelesaikan masalah pangan. “Jalan mudah selalu dipakai yakni impor beras,” tegasnya.
Padahal sejumlah negara produsen beras, kata Luluk, sudah melakukan pengetatan ekspor beras. Bahkan berbagai peringatan internasional soal keterbatasan pangan dunia sama sekali tidak dihiraukan pemerintah.
Karena itu, Luluk menghimbau pemerintah serius mengatasi masalah pangan rakyat ini. “Rakyat jangan dicekokin terus dengan Bansos dan setelah itu antri untuk beli beras,” ungkapnya.
Terakhir, Luluk juga mencermati tentang mulai turunnya harga beras di sejumlah wilayah. “Dari semalam harga beras mulai turun. Ya, iyalah, karena target keuntungan para spekulan sudah diperolah,” pungkasnya.
Komentar