LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim M Yatim menilai perlu roadmap yang jelas dan keseriusan pemerintah untuk menggarap dunia kepariwisataan di Indonesia.
Sebab, kata Muslim, dunia pariwisata terbukti mampu menggerakan sektor perekonomian di segala lini dan Indonesia memiliki posisi strategis pariwisata dalam peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Industri pariwisata memiliki potensi dan sumbangsih yang besar bagi perekonomian negara dan masyarakat Indonesia.
Anggota DPD RI asal Sumbar itu mengingatkan, upaya pencapaian target sektor pariwisata bukan perkara mudah. Bappenas menyebut ada tujuh isu untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia. Ketujuh isu tersebut adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah, keterbatasan aksesibilitas transportasi di udara, darat, dan laut, kurangnya investasi sektor pariwisata, serta minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Ketujuh isu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menanganinya,” kata Muslim, dalam RDPU Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/24).
Pada RDPU ini, Ketua Asosiasi Dosen Pariwisata dan Praktisi Pariwisata Febby Dt Bangso memaparkan pentingnya pembangunan kepariwisataan. Salah satunya pengembangan Program Wisata Minat Khusus seperti wisata religi, kesehatan, bahari, kuliner, heritage dan wisata petualangan serta ekowisata perlu didesain, diarahkan, dan dioptimalkan untuk mengintervensi, mendukung, dan merekayasa kualitas destinasi pariwisata di Indonesia.
“Selain penguatan industri wisata serta pemasaran, diperlukan penguatan infrastruktur dan digitalisasi di bidang pariwisata,” ucap Febby.
Senada, Ketua Bidang Inbound dan Domestic Tour Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Heben Ezer mengungkapkan saat ini tata kelola pariwisata harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Ia menuturkan sektor pariwisata secara kinerja terbukti mampu mengungkit dan menggerakan sera memengaruhi ekonomi sangat besar.
“Sektor pariwisata mampu menggerakan ekonomi, sehingga tata kelola untuk pariwisata berkelanjutan perlu peran pemerintah dan menjadi prioritas, termasuk percepatan digitalisasi,” kata Heben Ezer.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengharapkan pemerintah Indonesia mampu membangun dan menata kepariwisataan yang berkualitas seperti di negara lain. Ia melihat saat ini sektor pariwisata domestik seperti masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya tata kelola dan sistem penganggaran yang baik dari pemerintah.
“Tata kelola pariwisata di domestik harus dikelola dengan benar, kalau tidak orang akan memilih pergi ke luar negeri karena lebih murah, mudah, dan tertata baik,” pungkasnya.
Komentar