Politikus PDI-P Kepada AHY: PTSL Itu Dominan Bermasalah Pak

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan banyak pejabat ATR/BPN yang tersandung hukum. Akibatnya, banyak pejabat ATR/BPN daerah yang ketakutan untuk mengeluarkan sertifikat tanah meski sudah melakukan prosedur yang benar.

Hal tersebut dikatakan Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

“Saudara menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah pak. Catatan saya pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum pak. Saya pelajari pak, ada dalam proses penyelidikan. Ada proses penyidikan, yang sudah jadi tersangka, ada dalam proses persidangan, ada juga yang sudah diputuskan bersalah,” kata Junimart.

Di sisi lain, kata politikus PDIP ini, anggaran untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini juga terbilang kecil. Catatan Kementerian ATR/BPN, anggaran hanya cukup untuk membantu menyelesaikan 60 kasus, sementara setiap tahunnya terjadi setidaknya 1.000 kasus sengketa.

“Jadi penegakan hukum ke luar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman mulai dari kementerian sampai ke bawah, betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya? Anggarannya pak, percuma kita bicara kalau anggaran minim sekali. 60 saja yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat,” kata Junimart.

Oleh karena itu, sebelum menangani masalah mafia tanah, Junimart menyarankan alangkah lebih baik jika pembelaan terhadap rekan-rekan ATR/BPN. Sebelum hal itu teratasi, rasa ketakutan para (kepala kantor pertanahan wilayah/Kakanwil) dan kepala kantor pertanahan (Katantah) setempat masih akan melingkupi.

“Kakantah dia berbuat benar dan dia buat sertifikat berlandaskan surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat lainnya. Ketika sudah dibuat sertifikat, (jadi) tersangka pak. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, selesaikan dulu di dalam, bikin dulu nyaman di dalam. Sehingga sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan suka cita. Tidak gampang pak dipertanahan,” sambungnya.

Junimart menilai, sumber dari masalah pertanahan adalah tumpang tindih tanah, termasuk di dalam Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) itu sendiri. Menurutnya, program tersebut dominannya bermasalah.

“Mohon maaf pak, kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah pak. Kenapa? tumpang tindih. Kenapa PTSL gampang (bermasalah)? Mengejar target pak. Demi untuk mengejar target terbitkan PTSL, ternyata tumpang tindih. Bukti sama kami ada semua pak. Dengan masalah itu, panggil kepala kantornya pak, lakukan penyelidikan tersangka,” ungkap Junimart.

Dari sisi regulasi pun demikian. Menurutnya, ada sejumlah aturan yang tumpang tindih sehingga menjadi celah bagi munculnya para mafia tanah ini. Beberapa di antaranya ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 pasal 64. Kemudian Peraturan Menteri (Permen) Nomor 21 tahun 2020.

Komentar